Jakarta, 5 Juni 2025 – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia mengambil langkah tegas untuk melindungi ekosistem Raja Ampat yang rapuh dengan menghentikan sementara penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di wilayah tersebut. Keputusan ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran akan kerusakan lingkungan yang diduga dipicu oleh aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kemenhut, Ade Triaji Kusumah, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/6/2025), menjelaskan bahwa penghentian sementara penerbitan PPKH ini merupakan instruksi langsung dari Menteri Kehutanan. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi degradasi lingkungan yang lebih lanjut di kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan keanekaragaman hayati yang luar biasa.
"Sebagai bentuk respons atas kekhawatiran terhadap potensi degradasi lingkungan di kawasan bernilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat, Menteri Kehutanan telah menginstruksikan penghentian sementara penerbitan PPKH baru. Intinya, penerbitan izin baru dihentikan sementara, sementara izin yang telah terbit akan dievaluasi dan diawasi secara ketat," tegas Ade.
Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua PPKH yang telah diterbitkan di wilayah Raja Ampat, masing-masing pada tahun 2020 dan 2022. Kedua izin tersebut dikeluarkan berdasarkan perizinan sektor pertambangan yang berlaku pada saat itu, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan persetujuan lingkungan. Namun, mengingat kekhawatiran akan dampak lingkungan yang signifikan, kedua PPKH tersebut kini tengah menjalani proses evaluasi menyeluruh oleh Kemenhut.
Keputusan untuk menghentikan sementara penerbitan PPKH ini bukan tanpa alasan. Raja Ampat dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa kaya, baik dari segi ekologis maupun nilai budaya. Keberadaan terumbu karang yang spektakuler, kelimpahan spesies laut, dan hutan mangrove yang vital menjadi aset tak ternilai bagi Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, perlindungan kawasan ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah.
Langkah Kemenhut ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia dan memperkuat peran masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga hutan secara berkelanjutan. Raja Ampat, dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, memiliki ketergantungan yang erat dengan kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan di kawasan ini tidak hanya penting bagi kelestarian alam, tetapi juga bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.
Ade menekankan pentingnya koordinasi antar instansi terkait dalam memastikan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat. "Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil agar setiap bentuk pembangunan di Raja Ampat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengancam kelestarian lingkungan," tambahnya.
Penghentian sementara penerbitan PPKH ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kerusakan yang lebih luas dan memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak aktivitas pertambangan terhadap ekosistem yang rapuh tersebut. Proses evaluasi ini tidak hanya akan fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga akan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
Ke depan, diharapkan akan ada kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat. Kajian ini perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk para ahli lingkungan, perwakilan masyarakat adat, dan pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa pembangunan di kawasan ini berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tidak mengorbankan keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya.
Penghentian sementara penerbitan PPKH ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem perizinan yang ada. Mekanisme perizinan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan telah melalui proses asesmen dampak lingkungan yang ketat dan mempertimbangkan secara menyeluruh dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat lokal.
Langkah berani Kemenhut ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengelolaan sumber daya alam di daerah lain di Indonesia. Prioritas terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam. Raja Ampat, sebagai surga biodiversitas dunia, harus tetap terjaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Penghentian sementara penerbitan PPKH ini menjadi langkah awal yang penting dalam upaya tersebut. Keberhasilannya akan bergantung pada komitmen dan koordinasi yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Harapannya, langkah ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga kelestarian alam Indonesia.