Jakarta, 8 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen serius dalam memberantas masalah truk obesitas atau Over Dimension Over Load (ODOL). Masalah ini, yang kerap menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas akibat kelebihan muatan, akan ditangani secara komprehensif dengan pendekatan multisektoral. Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa keselamatan jiwa manusia menjadi prioritas utama dalam upaya penanggulangan ini, mengalahkan pertimbangan ekonomi semata.
"Kita tidak bisa lagi mengabaikan aspek keselamatan demi mengejar angka-angka ekonomi, seperti inflasi. Nyawa manusia adalah hal yang jauh lebih penting dan harus diutamakan," tegas Menhub Dudy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Strategi pemerintah dalam mengatasi truk obesitas tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang menargetkan baik pengemudi maupun pemilik usaha angkutan. Pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan terkait muatan berlebih juga akan diterapkan secara tegas. Namun, pendekatan pemerintah kali ini lebih holistik, menjangkau akar permasalahan yang lebih mendasar.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan standar gaji dan profesionalisme para sopir truk. Menhub Dudy mengakui bahwa rendahnya upah yang diterima sebagian besar pengemudi truk merupakan faktor yang berkontribusi terhadap praktik kelebihan muatan. Sopir yang terdesak secara ekonomi cenderung menerima tawaran angkutan yang melebihi kapasitas kendaraan demi mendapatkan penghasilan tambahan.
"Pembahasan mengenai standar gaji sopir truk telah dibahas dalam rapat antar-kementerian, melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementerian Ketenagakerjaan," jelas Menhub. "Kami menyadari bahwa standar gaji yang tidak memadai menjadi masalah serius. Oleh karena itu, kami akan mendorong peningkatan standar gaji dan profesionalisme para pengemudi truk."
Selain peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor angkutan barang melalui program pelatihan intensif. Kementerian Perhubungan akan berfokus pada pelatihan para trainer atau pelatih mengemudi yang akan kemudian melatih para sopir di perusahaan-perusahaan logistik.
"Kami akan mengintensifkan pelatihan melalui balai pendidikan di Kementerian Perhubungan, dengan fokus pada pelatihan para trainer. Para trainer ini akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelatihan mengemudi yang aman dan benar kepada para sopir truk di perusahaan-perusahaan logistik," ungkap Menhub Dudy. "Tujuannya adalah agar para sopir memahami cara mengemudikan kendaraan besar dengan benar dan aman, serta mematuhi aturan terkait muatan."
Sebagai langkah awal, Kementerian Perhubungan akan menjalankan proyek percontohan penanganan truk obesitas di dua provinsi, yaitu Riau dan Jawa Barat, pada bulan Juni 2025. Pemilihan kedua provinsi ini didasarkan pada pertimbangan tertentu, yang belum dijelaskan secara rinci oleh Menhub.
"Harapan kami, jika pemerintah daerah telah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, kita akan segera memulai proyek percontohan ini di Jawa Barat dan Riau pada bulan Juni," kata Menhub. "Penanganan ini penting untuk segera dilakukan guna mencegah kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur jalan."
Proyek percontohan ini akan menjadi langkah strategis dalam mencegah pelanggaran di hulu, sebelum truk-truk yang kelebihan muatan memasuki jalan raya. Pemerintah akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha agar mereka tidak lagi menggunakan kendaraan yang melebihi kapasitas muatan yang diizinkan.
"Dengan memulai penanganan di hulu, kita mencegah truk-truk yang kelebihan muatan masuk ke jalan umum. Pelaku usaha akan dipahami bahwa mereka tidak bisa lagi beroperasi dengan kendaraan yang kelebihan muatan. Jika mereka tetap melanggar, maka konsekuensinya akan sangat berat," tegas Menhub Dudy. "Mereka harus menurunkan muatan sebelum melanjutkan perjalanan."
Langkah-langkah komprehensif yang diambil pemerintah ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah truk obesitas. Pendekatan yang terintegrasi, yang mencakup penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan sopir, pelatihan mengemudi, dan proyek percontohan, diharapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan efektif dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk obesitas, serta meningkatkan keselamatan di jalan raya. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan para pengemudi truk itu sendiri. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia untuk menerapkan strategi serupa.