Jakarta, 5 Maret 2025 – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (nama dalam berita asli salah, telah diperbaiki) membuka lebar peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kereta api di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang memaksa dilakukannya penataan prioritas proyek infrastruktur.
Dalam keterangan pers di Kembang Goela, Jakarta, Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran negara mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam mengalokasikan dana APBN. Meskipun demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan dan pengembangan sektor perkeretaapian sebagai tulang punggung sistem transportasi nasional. Oleh karena itu, pintu terbuka bagi investor swasta untuk terlibat melalui skema creative financing atau alternatif pembiayaan proyek.
"Kita memang fokus kepada kegiatan yang lebih utama lainnya sesuai arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Namun, pengembangan infrastruktur transportasi, khususnya kereta api, tetap menjadi prioritas. Untuk itu, kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta yang memiliki minat dan kapabilitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini," tegas Menhub.
Menhub menekankan pentingnya prinsip tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam setiap proyek kerjasama dengan pihak swasta. Ia memberikan contoh proyek angkutan umum berbasis skytrain yang direncanakan untuk melayani daerah Sentul sebagai feeder MRT Jakarta dan Serpong sebagai feeder LRT Jabodebek. Proyek ini, menurut Menhub, merupakan contoh nyata dari penerapan creative financing di sektor perkeretaapian.
"Saya telah menginstruksikan kepada Dirjen Perkeretaapian agar proyek-proyek kerjasama dengan swasta tidak menggunakan APBN. Kami terbuka bagi semua proposal yang masuk. Pihak swasta dapat mengajukan proposalnya, dan kami akan mempelajarinya dengan seksama," jelasnya.
Lebih lanjut, Menhub Budi Karya Sumadi juga mengungkapkan rencana pengembangan jalur kereta semi-cepat Jakarta-Surabaya. Proyek ambisius ini juga akan dibiayai melalui skema creative financing, mengambil inspirasi dari keberhasilan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"Pembangunan jalur kereta semi-cepat Jakarta-Surabaya memang telah masuk dalam perencanaan. Namun, kami tidak hanya fokus pada kereta cepat high speed. Kami juga membuka peluang bagi pengembangan kereta semi-cepat, dan sekali lagi, kami mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta melalui skema pembiayaan alternatif," papar Menhub.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendorong investasi swasta di sektor infrastruktur. Dengan keterbatasan anggaran negara, kerja sama dengan swasta menjadi solusi yang efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kereta api dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Skema creative financing diharapkan dapat menarik minat investor baik domestik maupun internasional untuk berinvestasi di sektor ini.
Namun, langkah ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Perlu adanya regulasi yang jelas dan transparan untuk memastikan proses tender dan pelaksanaan proyek berjalan dengan adil dan akuntabel. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan proyek menjadi kunci keberhasilan kerjasama pemerintah dan swasta.
Selain itu, perlu dipertimbangkan pula aspek keberlanjutan proyek. Model bisnis yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proyek kerjasama. Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek yang dikerjakan oleh swasta tetap selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Terkait dengan proyek kereta semi-cepat Jakarta-Surabaya, perlu dilakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk memastikan proyek tersebut ekonomis dan layak secara finansial. Analisis dampak lingkungan juga perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.
Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah membuka peluang bagi swasta untuk menggarap proyek kereta api merupakan langkah progresif dalam menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Namun, kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Keberhasilan ini juga akan menjadi tolok ukur bagi penerapan creative financing di sektor infrastruktur lainnya di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek untuk membangun kepercayaan investor dan memastikan keberhasilan jangka panjang dari inisiatif ini. Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalis percepatan pembangunan infrastruktur kereta api di Indonesia dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.