Jakarta, 19 Mei 2025 – Pemerintah terus menggenjot pembangunan 100 Sekolah Rakyat tahap I sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melaporkan progres pembangunan yang menunjukkan capaian signifikan, namun juga menghadapi sejumlah tantangan.
Dari total 100 sekolah yang ditargetkan rampung pada tahun 2025 ini, sebanyak 65 sekolah telah memasuki tahap konstruksi. Pekerjaan yang tengah berlangsung meliputi renovasi ringan hingga sedang (non-struktur) pada bangunan sekolah yang sudah ada. "Sejak minggu lalu, pekerjaan di 65 sekolah ini telah dimulai. Insyaallah, kami optimis dapat menyelesaikannya pada awal Juli mendatang," ujar Menteri Dody dalam keterangan resmi.
Distribusi geografis proyek ini cukup merata. Dari 65 sekolah yang sedang direnovasi, 13 terletak di Sumatera, 34 di Jawa, 3 di Kalimantan, 8 di Sulawesi, 3 di Bali/Nusa Tenggara, 2 di Maluku Utara, dan 2 di Papua. Distribusi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, perjalanan menuju terwujudnya 100 Sekolah Rakyat masih menghadapi kendala. Sebanyak 35 sekolah lainnya masih dalam tahap survei lokasi. Hal ini menyebabkan potensi keterlambatan penyelesaian dibandingkan dengan 65 sekolah yang sudah berjalan. "Target penyelesaian untuk 35 sekolah ini adalah September 2025. Namun, kami akan berupaya keras untuk menyelesaikannya pada Juli atau Agustus," jelas Menteri Dody.
Pekerjaan renovasi pada tahap I meliputi perbaikan struktur bangunan yang sudah ada dan penyediaan meubelair. Tahap II, yang ditargetkan selesai pada tahun 2026, akan fokus pada pembangunan gedung sekolah baru. Proses verifikasi lokasi untuk tahap II juga menunjukkan tantangan tersendiri.
"Kami telah memverifikasi 219 usulan lokasi untuk tahap II. Dari jumlah tersebut, 35 lokasi telah disetujui, 69 masih dalam proses peninjauan, sebagian besar karena kelengkapan sertifikat lahan yang belum terpenuhi, dan 115 usulan ditolak karena lahan yang diajukan tidak sesuai ketentuan," ungkap Menteri Dody. Ia menambahkan bahwa untuk usulan yang ditolak, Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mencari lokasi pengganti yang lebih sesuai.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan penjelasan mengenai anggaran yang dialokasikan untuk operasional Sekolah Rakyat. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 2,33 triliun untuk operasional sekolah-sekolah tersebut selama tahun ajaran 2025-2026. Sekolah Rakyat yang mengusung konsep asrama ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pendanaan operasional Sekolah Rakyat akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui berbagai Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat. "APBN, jadi APBN. Untuk sarana dan prasarana, anggarannya berasal dari Kementerian PU. Untuk biaya makan siang siswa, akan dipenuhi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan seterusnya," jelas Gus Ipul seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI.
Lebih lanjut, Gus Ipul merinci penggunaan anggaran operasional. "Anggaran tersebut mencakup biaya untuk tenaga kerja, tenaga kependidikan, operasional seperti keamanan dan perawatan, serta kebutuhan siswa seperti laptop, alat-alat sekolah, seragam, dan lain sebagainya," tambahnya.
Proyek pembangunan 100 Sekolah Rakyat ini merupakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal penyediaan lahan dan percepatan proses pembangunan, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini hingga tuntas patut diapresiasi. Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan program ini. Ke depan, perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antar kementerian/lembaga terkait untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek ini. Monitoring berkala dan evaluasi yang objektif juga diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Dengan demikian, target pembangunan 100 Sekolah Rakyat dapat tercapai sesuai jadwal dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa.