Jakarta, 13 Mei 2025 – Kasus dugaan pemerasan oleh oknum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon terhadap kontraktor proyek PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pelaku dan memastikan kejadian ini tidak menghambat arus investasi asing yang tengah giat dijajaki pemerintah.
Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah individu yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon dan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) setempat bertemu dengan perwakilan Chengda Engineering Co., kontraktor utama proyek pembangunan pabrik Chandra Asri di Cilegon. Dalam pertemuan tersebut, salah satu individu yang mengenakan pakaian putih secara terang-terangan meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun kepada pihak kontraktor. Pernyataan tersebut bahkan menyebut pembagian dana, dengan Rp 5 triliun untuk Kadin dan Rp 3 triliun untuk ormas. Aksi ini jelas-jelas merupakan bentuk premanisme dan pungutan liar yang merugikan iklim usaha dan investasi di Indonesia.
Anindya Bakrie, dalam wawancara eksklusif di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menekankan bahwa tindakan premanisme dan pungli oleh oknum Kadin Cilegon sangat berpotensi menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. "Ya, pasti (mengganggu investasi)," tegas Anindya. "Bahkan kita juga jauh-jauh keluar negeri untuk mendatangkan investor. Kejadian ini tentu akan menjadi sorotan negatif dan dapat merusak kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia," tambahnya.
Anindya menolak hanya mengandalkan informasi dari media sosial dan menegaskan Kadin Indonesia akan mengambil langkah konkret untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Kerjasama langsung dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan segera dilakukan. "Kita tidak hanya ingin melihat dari sosial media. Kita ingin bertemu langsung dengan semua pihak terkait," jelas Anindya. "Besok, Kadin akan turun langsung ke lapangan bersama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk melakukan investigasi mendalam," tambahnya.
Lebih lanjut, Anindya menekankan bahwa Kadin Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendukung terciptanya lapangan kerja, dan berperan aktif dalam pemberdayaan negara. "Kadin itu besar, tapi semangatnya dari kami ketua umum adalah kita pro bisnis dan juga pro jobs, tapi juga pro untuk pemberdayaan negara," ujarnya. Kejadian ini, menurut Anindya, merupakan tindakan oknum yang tidak mencerminkan nilai-nilai dan prinsip Kadin Indonesia.
Sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas organisasi dan memberikan rasa keadilan, Anindya telah menyiapkan serangkaian sanksi tegas bagi oknum Kadin yang terbukti bersalah. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, teguran keras, pembekuan sementara kewenangan organisasi hingga proses etik selesai, dan rekomendasi pergantian atau pencabutan mandat organisasi bagi pengurus yang menyalahgunakan nama Kadin. "Peringatan tertulis dan teguran keras kepada pengurus KADIN daerah yang melanggar. Pembekuan sementara kewenangan organisasi hingga proses etik selesai. Rekomendasi pergantian atau pencabutan mandat organisasi bagi pengurus yang menyalahgunakan nama KADIN," tegas Anindya dalam keterangan tertulisnya.
Kasus ini bukan hanya sekadar masalah internal Kadin, melainkan juga menyangkut citra Indonesia di mata dunia investasi. Tindakan premanisme dan pungli seperti ini dapat merusak kepercayaan investor asing dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, langkah tegas dan transparan dari Kadin Indonesia, didukung oleh pemerintah, sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan kepastian hukum bagi para investor.
Kecepatan dan transparansi dalam proses investigasi dan penegakan hukum menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif dari kejadian ini. Publik menantikan langkah nyata dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku. Kepercayaan investor merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dipelihara, dan kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Indonesia. Keberhasilan dalam menangani kasus ini akan menjadi indikator penting bagi komitmen pemerintah dan Kadin dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya. Kegagalan dalam menangani kasus ini berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan perekonomian nasional.
Peristiwa ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola di internal Kadin. Mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan perlu diperkuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan investor. Kadin Indonesia, sebagai organisasi yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, harus mampu menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan adil.