Jakarta – Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mengalami penyesuaian waktu penyelesaian. Hal ini dikarenakan prioritas pemerintahan saat ini lebih tertuju pada program swasembada pangan, energi, dan sejumlah agenda strategis lainnya.
Meskipun demikian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan bahwa penyesuaian timeline tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan proyek IKN. Ia optimistis, proyek ibu kota baru ini tetap akan rampung tepat waktu, yaitu pada tahun 2045.
"Oh tidak (mengganggu target 2045). Kalau itu tidak. Tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim pokoknya (tepat waktu)," tegas Diana saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Diana juga memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan hingga tuntas. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian IKN.
"IKN ya lanjut. Lanjut sesuai dengan yang disampaikan Pak Prabowo juga bahwa kita juga lanjut untuk IKN. Tetapi beliau fokus ada ini lain untuk swasembada pangan, energi, dan sebagainya. Kita tetap lanjut," ujarnya.
Lebih lanjut, Diana menjelaskan bahwa proyek-proyek prioritas Kementerian PU saat ini tengah fokus pada proyek "quick wins", terutama untuk mengejar target swasembada pangan dan energi. Untuk swasembada pangan, perhatian utama tertuju pada sisi irigasi dan pengairan.
"Tadi pagi kan Pak Menteri menyampaikan kalau untuk air diserahkan kembali ke PU. Tapi kalau saprodinya itu kementan. Termasuk juga untuk penggarap sawahnya, petaninya," terang Diana.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo telah mengungkapkan kemungkinan perlambatan proses pembangunan IKN. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.
"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).
Dody menjelaskan bahwa Prabowo memiliki kekhawatiran terkait potensi perang yang semakin memanas di tengah kondisi Indonesia yang belum swasembada pangan. Apabila kondisi tersebut terjadi, Indonesia akan mengalami kesulitan karena masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor.
Meskipun mengakui adanya pergeseran fokus pemerintah, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN tetap akan dilanjutkan.
Menyikapi persoalan perlambatan proyek IKN, Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta akan terus digenjot. Diana berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan IKN.
"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata Diana.
"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.
Dengan demikian, pembangunan IKN di era Prabowo akan mengalami penyesuaian, dengan fokus utama pada program swasembada pangan dan energi. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek IKN hingga tuntas, dengan harapan agar pembangunan ibu kota baru ini tetap berjalan sesuai target dan tidak terhambat secara signifikan.
Perubahan fokus ini juga menandakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto memiliki prioritas yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Fokus pada swasembada pangan dan energi menunjukkan komitmen untuk membangun ketahanan nasional dan kemandirian ekonomi Indonesia.
Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa IKN merupakan proyek strategis nasional yang memiliki peran penting dalam masa depan Indonesia. Keberhasilan pembangunan IKN akan berdampak besar bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.
Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, Otorita IKN, dan investor untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.