Jakarta, 2 Mei 2025 – Rencana ambisius Indonesia untuk meningkatkan impor minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS) masih terganjal negosiasi tarif impor yang alot dengan pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa penambahan impor tersebut masih menunggu titik temu dalam perundingan bilateral yang hingga kini belum membuahkan hasil signifikan.
"Sampai saat ini, tim negosiasi kita dengan pemerintah Amerika masih berproses," ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025). Ia menambahkan bahwa diskusi intensif dengan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun belum menghasilkan kesepakatan pasti mengenai poin-poin krusial yang perlu disetujui kedua belah pihak. Ketidakpastian ini, menurut Bahlil, menjadi penyebab Kementerian ESDM belum mengambil langkah untuk meningkatkan volume impor minyak mentah dan LPG dari AS.
Saat ini, Indonesia telah mengandalkan AS sebagai pemasok LPG signifikan, dengan impor mencapai 59% dari total pengadaan impor LPG nasional. Sementara itu, impor minyak mentah dari AS berkontribusi sekitar 6-7% dari total impor minyak mentah Indonesia. Bahlil menegaskan bahwa peningkatan volume impor kedua komoditas tersebut dari AS baru akan direalisasikan setelah tercapainya kesepakatan dalam negosiasi tarif impor.
"Jadi, sampai saat ini kita belum melakukan eskalasi terhadap impor tambahan. Angka impor LPG dari Amerika masih di angka 59%, dan impor minyak mentah sekitar 6-7%. Peningkatan baru akan dilakukan setelah ada keputusan bersama," tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil telah menyampaikan rencana besar untuk meningkatkan ketergantungan Indonesia pada AS untuk pasokan energi. Pernyataan yang disampaikan pada Kamis (17/4/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat tersebut menyebutkan potensi peningkatan impor LPG dari AS hingga 80-85% dan impor minyak mentah hingga 40%. Bahkan, Bahlil juga menyinggung rencana peningkatan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari AS, meskipun detailnya masih belum diungkapkan.
Proyeksi nilai impor minyak dan LPG dari AS yang disampaikan Bahlil sebelumnya mencapai US$ 10 miliar atau setara dengan Rp 168,2 triliun (dengan asumsi kurs tertentu). Angka fantastis ini menunjukkan skala ambisius rencana peningkatan impor tersebut. Namun, realisasi rencana tersebut sangat bergantung pada keberhasilan negosiasi tarif impor yang dikenakan oleh pemerintahan Trump, yang mencapai 32%.
Keengganan Bahlil untuk merinci volume impor yang direncanakan sebelum tercapainya kesepakatan menunjukkan kompleksitas negosiasi yang sedang berlangsung. Ia hanya menyatakan bahwa detail volume impor akan diumumkan setelah pembahasan teknis dengan tim teknis Kementerian ESDM dan Pertamina selesai dilakukan.
"Nanti detailnya setelah saya melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis saya dan Pertamina," ujarnya singkat.
Negosiasi tarif impor ini menjadi titik krusial bagi rencana peningkatan impor energi dari AS. Tarif impor sebesar 32% yang diterapkan oleh pemerintahan Trump jelas menjadi hambatan signifikan bagi Indonesia. Keberhasilan negosiasi ini akan menentukan apakah Indonesia dapat mewujudkan rencana ambisiusnya untuk meningkatkan diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada pemasok lain.
Keberhasilan negosiasi ini juga akan berdampak besar pada stabilitas harga energi di Indonesia. Peningkatan impor dari AS, jika berhasil direalisasikan, berpotensi untuk menekan harga energi di dalam negeri, khususnya jika harga minyak mentah dan LPG di pasar internasional mengalami fluktuasi yang signifikan.
Namun, kegagalan dalam negosiasi ini dapat berdampak sebaliknya. Indonesia mungkin perlu mencari alternatif pemasok lain, yang mungkin akan berdampak pada peningkatan biaya impor dan berpotensi meningkatkan harga energi di dalam negeri. Oleh karena itu, negosiasi ini bukan hanya sekadar perundingan tarif, melainkan juga pertaruhan bagi stabilitas ekonomi dan energi Indonesia.
Situasi ini juga menyoroti pentingnya strategi diversifikasi energi yang matang bagi Indonesia. Ketergantungan pada satu atau dua pemasok utama selalu menyimpan risiko, baik dari segi politik maupun ekonomi. Ke depan, Indonesia perlu memperkuat strategi diversifikasi energi untuk mengurangi risiko ketergantungan dan memastikan ketahanan energi nasional. Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan strategi tersebut. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya dari negosiasi krusial ini dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia.