Bogor, Jawa Barat – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap praktik kecurangan sistematis di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Modus operandi yang digunakan sungguh canggih dan terselubung, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax secara signifikan. Penyegelan SPBU 34.167.12 pada Rabu (19/3/2025) menjadi bukti nyata keberhasilan operasi gabungan Kemendag, Bareskrim Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam membongkar praktik curang ini.
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, secara langsung memimpin penyegelan dan memaparkan temuan mengejutkan. "Kami menemukan perangkat elektronik terpasang pada dispenser BBM," ujar Mendag Budi. Perangkat ini, menurutnya, merupakan inovasi kejahatan baru yang mengakali sistem pengukuran BBM. "Perangkat ini terhubung ke kabel pompa ukur, lalu disalurkan ke ruangan terpisah. Pengoperasiannya bahkan bisa dikendalikan melalui telepon genggam," tambahnya.
Keempat dispenser yang terpasang di SPBU tersebut terbukti secara sistematis mengurangi takaran BBM. Hasil investigasi menunjukkan pengurangan mencapai 750 mililiter untuk setiap pembelian 20 liter BBM. Artinya, konsumen mengalami kerugian sekitar 4% dari volume yang seharusnya mereka terima. Dampaknya sangat signifikan, menurut perhitungan Mendag Budi, kerugian masyarakat akibat praktik curang ini mencapai Rp 3,4 miliar per tahun.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, turut hadir dalam penyegelan dan memberikan keterangan penting terkait kronologi kasus. Meskipun pelaku mengaku baru beroperasi selama dua bulan, Nunung mengungkapkan kecurigaan yang lebih kuat. "Melihat kondisi instalasi kabel yang terhubung dari mesin pompa ke gudang penyimpanan, mustahil baru terpasang dua bulan," tegas Nunung. "Tidak ada bekas bongkaran baru. Ini mengindikasikan bahwa kecurangan ini telah direncanakan sejak SPBU beroperasi," tambahnya. Kesimpulan ini memperkuat dugaan bahwa praktik curang tersebut telah berlangsung jauh lebih lama dari pengakuan pelaku.
Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya praktik serupa di SPBU lain. Kemendag dan Bareskrim Polri menekankan komitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang merugikan konsumen. Mendag Budi Santoso menegaskan bahwa tindakan hukum akan dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Metrologi Legal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
"Kami tidak akan mentolerir praktik curang yang merugikan masyarakat," tegas Mendag Budi. "Pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan di SPBU manapun," imbuhnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan ekonomi. Modus operandi yang terselubung dan sulit dideteksi ini menuntut peningkatan kewaspadaan dan pengawasan yang lebih intensif dari berbagai pihak. Kehadiran perangkat elektronik yang tersembunyi dan terintegrasi dengan sistem pengukuran BBM menyoroti perlunya inovasi teknologi pengawasan yang mampu mendeteksi praktik kecurangan serupa.
Plt. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, yang juga hadir dalam penyegelan, menyatakan keprihatinan atas kasus ini. Pertamina, menurutnya, berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kuantitas BBM yang dipasarkan kepada masyarakat. Perusahaan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan seluruh SPBU yang bekerjasama dengan Pertamina menjalankan operasional sesuai standar.
Kejadian ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional SPBU. Masyarakat perlu lebih waspada dan teliti dalam melakukan transaksi pembelian BBM. Perlu adanya edukasi publik yang lebih intensif mengenai cara mendeteksi potensi kecurangan di SPBU, meskipun hal tersebut sulit dilakukan tanpa alat bantu khusus. Pemerintah dan pihak terkait perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih aware terhadap potensi kecurangan yang mungkin terjadi.
Kasus SPBU nakal di Bogor ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi juga sebuah pengkhianatan kepercayaan publik. Kepercayaan konsumen terhadap SPBU sebagai penyedia layanan publik yang vital harus dijaga. Tindakan tegas dan hukuman yang setimpal bagi pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dan memastikan tidak ada jaringan serupa yang beroperasi di wilayah lain.
Ke depan, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan penyedia BBM sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Teknologi pengawasan yang lebih canggih dan terintegrasi perlu dipertimbangkan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang semakin kompleks dan terselubung. Dengan demikian, hak konsumen untuk mendapatkan BBM dengan takaran yang akurat dan sesuai standar dapat terjamin. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keadilan bagi konsumen.