Jakarta, 5 Mei 2025 – Indonesia saat ini tengah menghadapi dilema berlimpahnya stok beras. Cadangan beras pemerintah mencapai angka fantastis, 3,5 hingga 4 juta ton per 4 Mei 2025, menandai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini memicu pertanyaan: apakah surplus beras ini akan diarahkan untuk ekspor, menyusul restu yang diberikan Presiden Prabowo Subianto?
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025), mengungkapkan dua opsi yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengelola stok beras melimpah ini: bantuan sosial (bansos) dan ekspor. "Untuk mengeluarkan stok yang ada, pilihannya adalah bansos atau ekspor," tegas Amran.
Namun, keputusan final masih berada di tangan Presiden Prabowo. Mentan Amran menekankan komitmennya untuk sepenuhnya mematuhi arahan Presiden, baik itu ekspor maupun penyaluran beras melalui program bansos. Ia menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dilakukan dalam pertemuan mendatang, namun tanggal pasti pertemuan tersebut belum diungkapkan.
"Kita menunggu perintah Bapak Presiden. Jika Presiden memerintahkan ekspor, kita ekspor. Jika itu menjadi domain kementerian lain, atau jika diputuskan untuk bansos, kita ikuti. Apapun perintah Bapak Presiden, akan kita laksanakan," jelas Amran dengan lugas.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait izin ekspor beras sebelumnya telah menjadi pemantik diskusi publik. Dalam peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4), Prabowo memberikan lampu hijau untuk ekspor beras dengan menekankan aspek kemanusiaan. Ia bahkan menginstruksikan agar keuntungan yang diraih dari ekspor beras tidak menjadi prioritas utama.
"Saya izinkan dan saya perintahkan, kirim beras ke mereka, dan kalau perlu, sekarang. Ini atas dasar kemanusiaan. Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi, plus angkutan, plus administrasi kembali," tegas Presiden Prabowo.
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, menanggapi melimpahnya stok beras di gudang Bulog dengan menyatakan kesiapan lembaga tersebut untuk menjalankan tugas ekspor jika mendapat perintah. "Kalau diperintahkan ekspor, ya kita ekspor. Siap, karena cadangannya memang banyak," ujar Prihasto saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4).
Kondisi surplus beras ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, ekspor dapat menjadi solusi untuk mengelola stok berlebih dan bahkan menghasilkan devisa negara. Di sisi lain, penyaluran beras melalui bansos dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat kurang mampu dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Namun, pertanyaan krusial yang masih belum terjawab adalah pertimbangan strategis di balik keputusan ekspor atau bansos. Apakah pemerintah akan memprioritaskan peningkatan devisa negara melalui ekspor, atau lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri dan pengentasan kemiskinan melalui bansos?
Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari kedua opsi tersebut. Ekspor beras dapat meningkatkan pendapatan negara, namun juga berpotensi meningkatkan harga beras domestik jika tidak dikelola dengan cermat. Sebaliknya, penyaluran beras melalui bansos dapat membantu masyarakat kurang mampu, namun membutuhkan anggaran yang signifikan dan potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Keputusan pemerintah terkait pengelolaan stok beras ini akan memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian nasional, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, transparansi dan pertimbangan yang matang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Publik menantikan penjelasan lebih rinci dari pemerintah mengenai pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pilihan akhir, sekaligus mekanisme yang akan diterapkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyaluran beras, baik melalui ekspor maupun bansos.
Kejelasan mekanisme pengawasan dan distribusi juga menjadi hal penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik. Keberhasilan pengelolaan stok beras ini akan menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan memastikan ketahanan pangan nasional.