Solo, Jawa Tengah – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menyuarakan keprihatinannya atas gelombang kritik yang dinilai berlebihan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (selama sepuluh tahun menjabat) dan kini Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan yang disampaikan usai mengunjungi kediaman Presiden Prabowo di Solo, Jawa Tengah, Senin (31/3/2025), Luhut menekankan pentingnya menjaga kesantunan dan etika berdemokrasi di tengah maraknya kritik yang dinilai kurang berdasar.
Pernyataan Luhut ini muncul di tengah sorotan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, baik di era pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan Prabowo yang baru berjalan. Luhut, yang selama sepuluh tahun menjabat sebagai pembantu Presiden Jokowi dalam berbagai posisi strategis di kabinet, menganggap dirinya sebagai saksi hidup atas kinerja pemerintahan tersebut. Ia menegaskan bahwa selama periode tersebut, tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujar Luhut, seperti dikutip dari Antara. Pernyataan ini bernada sedikit keras, menunjukkan kegelisahan Luhut terhadap apa yang dianggapnya sebagai gelombang kritik yang melebihi batas wajar.
Luhut dengan tegas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah yang sedang berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan bahwa kritik yang konstruktif dan berbasis data sangat diperlukan dalam proses demokrasi, namun bukan berarti memberikan ruang bagi fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar.
"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tegas mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi tersebut. Pernyataan ini menunjukkan sikap Luhut yang cukup tegas dalam menanggapi kritik yang dianggapnya merugikan upaya pemerintah dalam mengemban amanah rakyat.
Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti kritik yang ditujukan kepada program prioritas pemerintahan Prabowo, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kritik yang dilontarkan terhadap program tersebut sebelumnya telah melebihi batas dan tidak memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja dengan maksimal. Luhut menekankan pentingnya kesatuan dan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Dulu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengkritik sana-sini, ‘kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," tutupnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Luhut tidak hanya mempermasalahkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, tetapi juga kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang baru beberapa waktu menjalankan tugasnya.
Pernyataan Luhut ini memicu beragam reaksi di masyarakat. Sebagian pihak menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pembelaan yang berlebihan terhadap pemerintahan Jokowi dan Prabowo, sementara pihak lain menganggap pernyataan tersebut sebagai pengingat pentingnya etika berdemokrasi dan perlunya kritik yang konstruktif.
Kritik yang dilayangkan kepada pemerintah sebenarnya merupakan bagian integral dari sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berbasis data yang akurat. Tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar hanya akan menciptakan kegaduhan dan merusak iklim demokrasi yang sehat.
Pernyataan Luhut juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Meskipun pemerintah berhak untuk mempertahankan kebijakannya, tetapi tanggapan yang terlalu defensif dapat menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan rakyat.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja. Hal ini akan membantu untuk mengurangi potensi mispersepsi dan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat dan kondusif.
Lebih jauh, perlu dipertimbangkan bagaimana cara yang lebih efektif untuk menampung aspirasi dan kritik masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik. Dialog yang terbuka dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyat sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Kesimpulannya, pernyataan Luhut mengenai kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan Prabowo menimbulkan perdebatan publik yang luas. Meskipun menekankan pentingnya kesantunan dan kritik yang konstruktif, pernyataan tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang terbukanya pemerintah terhadap kritik dan bagaimana menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Perdebatan ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik dan pentingnya peran semua pihak dalam membangun demokrasi yang berkualitas di Indonesia.