Jakarta, 18 Maret 2025 – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru dengan masuknya investasi swasta dalam skala signifikan. Selasa kemarin, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, secara resmi menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN bersama lima investor di City Hall, Kantor Otorita IKN, Nusantara. Penandatanganan ini menandai komitmen investasi senilai Rp 2,42 triliun untuk pembangunan berbagai infrastruktur penunjang di jantung pemerintahan baru Indonesia.
Kelima investor yang terlibat mewakili beragam sektor pembangunan, menunjukkan komitmen yang terdiversifikasi untuk membangun ekosistem IKN yang lengkap dan terintegrasi. Mereka adalah:
-
PT Citadel Group Indonesia: Raksasa investasi asing ini akan fokus pada pembangunan pusat gaya hidup, menjanjikan fasilitas modern dan inovatif yang akan menarik minat penduduk dan pengunjung IKN. Investasi mereka diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
-
PT Berkat Kalimantan Abadi: Berfokus pada sektor kuliner, perusahaan ini akan membangun pusat makanan dan minuman yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat IKN dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kehadirannya akan melengkapi fasilitas publik dan meningkatkan kenyamanan hidup di IKN.
-
PT Perintis Pondasi Teknotama: Perusahaan ini akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya dengan pembangunan perkantoran modern, showroom, dan yang paling krusial, infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Investasi ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan di IKN.
-
PT Perintis Power Investment: Investasi PT Perintis Power Investment akan tertuju pada pembangunan kawasan campuran, yang mengintegrasikan berbagai fungsi, seperti hunian, komersial, dan rekreasi. Pendekatan terintegrasi ini akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi penghuni IKN.
-
PT Sentra Unggul Nusantara: Sebagai penyumbang terakhir, PT Sentra Unggul Nusantara akan fokus pada pembangunan kawasan perniagaan. Kawasan ini akan menyediakan ruang bagi berbagai usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di IKN.
Total investasi sebesar Rp 2,42 triliun ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi IKN sebagai pusat pemerintahan dan bisnis masa depan. Hal ini juga menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam menarik investasi swasta untuk mendukung pembangunan IKN.
Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya penandatanganan perjanjian ini sebagai tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor. "Perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah," tegas Basuki. "Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya, sehingga para investor bisa langsung memulai pembangunan." Jaminan kepastian hukum ini menjadi faktor kunci dalam menarik investasi asing dan domestik.
Lebih lanjut, Basuki juga menyoroti momentum bersejarah penandatanganan perjanjian ini di City Hall, Kantor Otorita IKN, Nusantara. "Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara," ujarnya. Hal ini menunjukkan kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan yang berfungsi penuh.
Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, menambahkan bahwa penandatanganan di IKN memberikan pengalaman langsung bagi investor untuk merasakan suasana dan potensi Ibu Kota Baru. Ia berharap langkah ini akan menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. "Latar belakangnya adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu Titik Nol Nusantara, sangat indah seperti postcard kalau difoto. Dan bisa tinggal menginap di Swissotel Nusantara, yang merupakan hasil karya Investor Pelopor juga, merasakan tinggal di IKN yang udaranya segar dan bersih," jelas Agung.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang senantiasa menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di IKN, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PPN No. 6/2022. Keterlibatan swasta tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga mendorong efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
Dengan tercapainya perjanjian ini, Otorita IKN membuktikan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung di IKN. Investasi ini merupakan langkah nyata menuju visi besar menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Keberhasilan menarik investasi dalam skala besar ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan IKN dan menunjukkan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ke depan, diharapkan akan ada lebih banyak investor yang bergabung dan berkontribusi dalam membangun IKN menjadi kota masa depan yang modern dan berkelanjutan.