Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah gencar mengkampanyekan visi swasembada pangan. Ambisi ini, yang diutarakan dengan lantang oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menghadapi tantangan nyata: ketergantungan Indonesia pada impor berbagai komoditas pangan. Meskipun deklarasi dan komitmen tinggi telah digembar-gemborkan, pertanyaan besar tetap menggantung: seberapa realistiskah target tersebut dalam jangka waktu yang relatif singkat?
Dalam wawancara yang dikutip dari laman resmi YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 27 Februari 2025, Menteri Amran Sulaiman menegaskan komitmen penuh terhadap program swasembada pangan. Beliau menyatakan, "Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan," suatu pernyataan yang menunjukkan tekanan politik dan harapan besar yang diemban oleh Kementerian Pertanian. Namun, pernyataan tegas tersebut membutuhkan lebih dari sekadar retorika; ia membutuhkan bukti nyata di lapangan.
Strategi yang diusung Kementerian Pertanian mencakup tiga pilar utama: perluasan lahan pertanian melalui pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada, dan peningkatan infrastruktur pendukung produksi pertanian. Ketiga pilar ini, walaupun terdengar sederhana, menuntut investasi besar, perencanaan yang matang, dan eksekusi yang efektif dan efisien. Tantangannya tidak hanya sebatas teknis, tetapi juga meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perluasan lahan pertanian, misalnya, harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Optimalisasi lahan pertanian memerlukan teknologi dan inovasi yang tepat guna, serta akses petani terhadap sumber daya dan pembiayaan yang memadai.
Menjelang bulan Ramadan, ketahanan pangan menjadi isu krusial. Pemerintah, melalui pernyataan Menteri Amran Sulaiman, memastikan ketersediaan stok pangan dalam jumlah yang cukup. "Persiapan menghadapi Ramadan, kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, daging, beras, insyaallah aman. Stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil," ujarnya. Pernyataan ini, meskipun menenangkan, perlu dikaji lebih lanjut dengan data yang transparan dan terverifikasi. Jumlah stok 2 juta ton beras di Bulog, misalnya, harus dikaitkan dengan proyeksi kebutuhan nasional selama Ramadan dan Idul Fitri, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas harga, seperti fluktuasi kurs dan distribusi.
Dalam upaya memperkuat komitmen nasional terhadap swasembada pangan, detikcom berkolaborasi dengan Menko Bidang Pangan menyelenggarakan acara "#DemiIndonesia Mandiri Pangan" di Ngawi, Jawa Timur, pada Senin, 3 Maret 2025. Pemilihan Ngawi sebagai lokasi acara bukan tanpa alasan. Sebagai lumbung pangan nasional, Ngawi memiliki lahan pertanian yang luas, produktivitas padi yang tinggi, dan inovasi pertanian yang patut ditiru. Acara ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bulog dan Pemerintah Kabupaten Ngawi, menunjukkan upaya pemerintah untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.
"#DemiIndonesia Mandiri Pangan" bukan sekadar seremoni perayaan panen raya. Acara ini dirancang sebagai platform untuk mempererat hubungan antara pemerintah, petani, dan masyarakat luas. Kegiatan yang direncanakan meliputi transaksi pangan langsung oleh Bulog, pemberian simbolis alat pertanian kepada petani, dan talkshow inspiratif yang membahas strategi percepatan kemandirian pangan. Kehadiran Presiden dan jajaran menteri dalam acara ini menunjukkan tingkat prioritas yang diberikan pemerintah terhadap isu swasembada pangan.
Namun, pertanyaan kritis tetap muncul: apakah acara-acara deklaratif seperti ini cukup untuk mewujudkan swasembada pangan? Keberhasilan program swasembada pangan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan, akses petani terhadap teknologi dan pembiayaan, infrastruktur yang memadai, dan pasar yang kompetitif. Selain itu, perlu adanya evaluasi yang berkala dan transparan terhadap program yang telah berjalan, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.
Swasembada pangan bukan hanya sekadar target produksi, tetapi juga menyangkut keadilan dan kesejahteraan petani. Program pemerintah harus memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang layak atas hasil panen mereka, akses terhadap pasar yang luas, dan perlindungan sosial yang memadai. Tanpa memperhatikan kesejahteraan petani, swasembada pangan akan menjadi mimpi yang sulit diwujudkan.
Kesimpulannya, upaya pemerintah menuju swasembada pangan patut diapresiasi, namun perlu diimbangi dengan langkah-langkah konkrit, evaluasi yang berkelanjutan, dan transparansi yang tinggi. Acara "#DemiIndonesia Mandiri Pangan" merupakan langkah simbolik yang penting, namun keberhasilannya tergantung pada implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan di lapangan. Tantangannya masih besar, dan waktu akan menjadi penentu seberapa sukses Indonesia dalam mencapai visi swasembada pangan ini.