Jakarta, 22 Mei 2025 – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas menyatakan bahwa penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kontributor utama polusi udara di Jakarta, mencapai angka signifikan 35% berdasarkan kajian dan riset terkini. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers memperingati Hari Kehati dan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Hanif menekankan dampak buruk polusi udara terhadap kesehatan masyarakat dan beban ekonomi negara yang cukup besar dalam upaya penanggulangannya.
"Berdasarkan kajian dan review beberapa penelitian, BBM, khususnya yang digunakan oleh sektor transportasi, berkontribusi sebesar 35% terhadap polusi udara Jakarta. Ini merupakan isu krusial yang harus segera kita atasi," tegas Menteri Hanif. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut menjadi prioritas utama dalam strategi pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara di ibu kota.
Sebagai langkah konkret, Menteri Hanif mengungkapkan telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mendukung program percepatan adopsi BBM dengan standar emisi Euro 4. Standar Euro 4 membatasi kandungan sulfur maksimal 50 ppm, sebuah langkah signifikan untuk menekan emisi gas buangan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang utama polusi. Surat tersebut juga ditujukan kepada Menteri Perhubungan untuk mendukung sinergi kebijakan dalam upaya ini.
"Kami telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Perhubungan untuk mendukung konversi BBM kita ke standar Euro 4," ungkap Hanif. Ia menambahkan bahwa BBM dengan standar Euro 4 sebenarnya telah tersedia di pasaran Indonesia, meskipun penjualannya masih terbatas. Beberapa produk Pertamina, seperti Pertamina Dex, Pertamax Green, dan Pertamax Turbo, telah memenuhi standar tersebut.
Sebagai perbandingan, Menteri Hanif menyoroti perbedaan signifikan kandungan sulfur antara BBM standar Euro 4 dengan Pertalite yang mencapai 500 ppm. Perbedaan yang sangat besar ini, menurutnya, akan berdampak signifikan terhadap kualitas udara Jakarta. "Selisihnya sangat jauh. Apapun upaya yang kita lakukan, jika kita tidak mengkonversi BBM ke Euro 4, kualitas udara kita akan terus memburuk," tegasnya.
Lebih lanjut, Menteri Hanif juga menekankan pentingnya penggunaan BBM standar Euro 4 bagi kendaraan modern. Banyak kendaraan saat ini dirancang untuk beroperasi secara optimal dengan BBM standar Euro 4. Penggunaan BBM di bawah standar tersebut dapat menyebabkan kerusakan mesin dan memperpendek usia pakai kendaraan.
Selain mendorong konversi BBM, Menteri Hanif juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat program elektrifikasi transportasi massal. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang yang efektif dalam mengurangi emisi gas buangan. Namun, sebagai solusi jangka pendek, ia menyarankan pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta, terutama jika kondisi polusi udara memburuk dan tidak ada hujan.
"Langkah paling efektif dan sederhana, jika polusi udara tinggi dan tidak hujan, adalah membatasi jumlah kendaraan yang beroperasi di Jakarta. Tidak perlu solusi rumit. Selama BBM belum dikonversi ke Euro 4, pembatasan kendaraan menjadi langkah paling efektif," ujar Menteri Hanif.
Pernyataan Menteri Hanif ini menjadi sorotan penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi krisis polusi udara di Jakarta. Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antar kementerian dan lembaga terkait, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Konversi BBM ke standar Euro 4, dipadukan dengan elektrifikasi transportasi massal dan strategi pengendalian lalu lintas, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki kualitas udara Jakarta dan melindungi kesehatan masyarakat. Kegagalan dalam implementasi kebijakan ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan perekonomian, mengingat biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan akibat polusi udara sangat besar. Oleh karena itu, kecepatan dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ini menjadi kunci keberhasilan. Langkah-langkah yang terintegrasi dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang kompleks ini. Pemantauan dan evaluasi berkala juga menjadi penting untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak positif bagi Jakarta, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi masalah polusi udara serupa.