Bengkulu, 26 Mei 2025 – Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu tengah menghadapi krisis akibat pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi ini menyebabkan kapal tanker pengangkut BBM milik Pertamina tak mampu bersandar, mengancam pasokan energi bagi masyarakat Bengkulu. Langkah-langkah darurat pun diambil untuk mengatasi situasi kritis ini.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam keterangan tertulisnya menyatakan keprihatinan atas terganggunya distribusi BBM. Ia menjelaskan bahwa pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai menjadi penyebab utama kapal-kapal Pertamina kesulitan memasuki dermaga. Akibatnya, Pertamina terpaksa melakukan pengalihan pasokan dari Terminal BBM (TBBM) di luar Bengkulu, seperti Lubuk Linggau dan Teluk Kabung, melalui jalur darat. Strategi ini, menurut Gubernur, menimbulkan biaya operasional yang signifikan bagi Pertamina.
"Situasi ini tentu sangat merugikan Pertamina dan masyarakat Bengkulu. Biaya distribusi BBM menjadi membengkak karena harus diangkut dari daerah lain," ungkap Gubernur Helmi. Ia menambahkan, "Namun, kabar baiknya, kapal keruk telah tiba di Pelabuhan Pulau Baai dan pengerukan akan segera dimulai. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), sebagai pihak yang bertanggung jawab, diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat agar distribusi BBM kembali normal."
Gubernur Helmi menekankan pentingnya percepatan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai. Ia berharap proses pengerukan dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat Bengkulu. Kemacetan distribusi BBM berpotensi mengganggu berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, hingga sektor rumah tangga.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) telah mengambil langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak krisis BBM ini. Mereka mengalihkan pasokan BBM dari TBBM Lubuk Linggau dan TBBM Teluk Kabung. Untuk mempercepat penyaluran, Pertamina menambah jumlah armada mobil tangki yang beroperasi. Langkah inovatif juga dilakukan dengan memanfaatkan jalur kereta api sebagai alternatif distribusi, berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat Bengkulu akibat terganggunya pasokan BBM. Ia memastikan Pertamina berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah ini dan memaksimalkan upaya distribusi hingga situasi kembali normal.
"Kami memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat Bengkulu. Pertamina terus berupaya keras untuk memastikan pasokan BBM tetap terjaga, meskipun dengan tantangan yang ada," ujar Tjahyo. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghindari panic buying (pembelian panik) BBM. Pertamina, lanjut Tjahyo, terus memantau situasi dan melakukan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan BBM dan upaya pemulihan distribusi dapat diakses melalui Pertamina Call Center 135 atau situs web resmi Pertamina. Langkah transparansi ini diharapkan dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat dan mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat.
Krisis BBM di Bengkulu ini menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur pelabuhan dan manajemen alur pelayaran yang efektif. Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai bukan hanya mengganggu distribusi BBM, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi lainnya di Bengkulu. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan dan perawatan infrastruktur vital, termasuk pelabuhan, untuk mencegah terulangnya krisis serupa.
Peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga dan instansi pemerintah serta perusahaan swasta dalam mengatasi permasalahan publik. Kerjasama antara Pertamina, Pelindo, dan PT KAI dalam mengatasi krisis BBM ini menjadi contoh positif bagaimana sinergi dapat menghasilkan solusi yang efektif. Ke depan, kolaborasi yang lebih kuat dan terencana diperlukan untuk memastikan ketahanan energi dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.
Kejadian ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem peringatan dini dan mekanisme tanggap darurat terhadap gangguan distribusi BBM. Sistem yang lebih handal dan responsif diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat. Pentingnya investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan pemeliharaan rutin juga harus menjadi prioritas untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa mendatang.
Secara keseluruhan, krisis BBM di Bengkulu menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga infrastruktur vital, kolaborasi antar lembaga, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan gangguan distribusi. Semoga pengerukan Pelabuhan Pulau Baai dapat segera diselesaikan dan pasokan BBM di Bengkulu kembali normal, sehingga aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat dapat berjalan lancar.