Jakarta, 26 Mei 2025 – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, inisiatif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, memasuki babak baru dengan keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Kolaborasi ini diproyeksikan akan memberikan suntikan signifikan bagi keberhasilan program yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa melalui koperasi.
Chief Information Officer (CIO) BP Danantara, Pandu Sjahrir, dalam wawancara di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta Selatan Minggu (25/5/2025), mengkonfirmasi partisipasi aktif lembaga investasi tersebut. Pandu menjelaskan peran BP Danantara dalam kerangka Public Service Obligation (PSO). Sebagai program pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan dukungan dari BP Danantara dalam kapasitasnya sebagai entitas yang berkomitmen terhadap kewajiban pelayanan publik.
"Jika Koperasi Desa Merah Putih berkolaborasi dengan Danantara, maka itu akan masuk dalam kerangka public service obligation (PSO)," ujar Pandu. "Jadi, jika kita mampu memberikan bantuan, maka kita akan memberikan bantuan." Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen BP Danantara untuk mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Salah satu pilar penting keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih adalah akses permodalan. Pemerintah telah merancang skema pendanaan yang melibatkan Himbara (himpunan bank milik negara). Rencananya, setiap koperasi akan mendapatkan pinjaman hingga Rp 3 miliar. Pandu menegaskan bahwa penyaluran kredit tersebut akan berjalan melalui skema PSO.
"(Pendanaan dari Himbara pakai skema apa?) Public service obligation namanya. Jika sudah menyangkut pemerintah, tugas korporasi adalah menjalankan peran korporasi. Program-program yang pemerintah ingin kita laksanakan akan masuk ke dalam PSO," tambah Pandu. Penjelasan ini mengklarifikasi mekanisme pendanaan yang transparan dan terstruktur, memastikan penyaluran kredit berjalan efektif dan efisien.
Keterlibatan BP Danantara dalam program ini telah diisyaratkan sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Dalam sebuah acara rapat inflasi yang disiarkan di kanal Youtube Kemendagri, Zulhas menyatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjalin kerja sama erat dengan BP Danantara. Hal ini mencakup aspek sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem operasional koperasi.
"Sekarang kan ada Danantara, nanti kita kerja samanya dengan Danantara. Orangnya, kemudian tata kelolanya, kemudian sistemnya," kata Zulhas. Pernyataan ini menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya sebatas pendanaan, melainkan juga mencakup aspek pengembangan kapasitas dan pengelolaan koperasi agar berkelanjutan.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri memiliki ambisi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Dengan menyediakan akses permodalan yang memadai, pelatihan manajemen koperasi, dan pendampingan teknis, program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Keterlibatan BP Danantara, dengan keahliannya dalam pengelolaan investasi dan pengembangan bisnis, diyakini akan menjadi katalis penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Kolaborasi antara pemerintah, Himbara, dan BP Danantara dalam program Koperasi Desa Merah Putih menandai pendekatan holistik dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Bukan hanya sekedar memberikan bantuan finansial, tetapi juga membangun kapasitas dan kapabilitas koperasi agar mampu beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan. Skema PSO yang diadopsi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat. Peran BP Danantara dalam memberikan dukungan teknis, manajemen, dan strategi bisnis akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun koperasi desa yang tangguh dan berdaya saing. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi menjadi model pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Monitoring dan evaluasi yang ketat juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, kolaborasi ini patut diapresiasi sebagai langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.