Jakarta, 1 April 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) tengah menggenjot pembangunan program rumah subsidi skala besar, menyasar 70.000 unit untuk guru, nelayan, dan tenaga kesehatan. Langkah strategis ini melibatkan kolaborasi intensif dengan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan kelancaran pembiayaan proyek ambisius tersebut.
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, mengungkapkan telah melakukan pembahasan langsung dengan Direktur Utama baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Putrama Wahju Setyawan, terkait skema pembiayaan program rumah subsidi ini. Pertemuan tersebut, menurut Ara – sapaan akrab Menteri Sirait – bertujuan untuk merumuskan strategi pembagian portofolio pembiayaan di antara bank-bank BUMN yang terlibat. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi di berbagai wilayah.
“Saya baru berdiskusi dengan Dirut BNI yang baru, dan pembahasan ini sangat positif. Ke depannya, kita akan membicarakan pembagian tanggung jawab pembiayaan masing-masing bank. Misalnya, BNI akan fokus pada wilayah mana, Mandiri pada wilayah lain, sementara BTN yang sudah cukup banyak menangani proyek serupa akan difokuskan pada area tertentu. Tujuannya agar setiap bank dapat berkonsentrasi dan memaksimalkan penyaluran KPR subsidi,” jelas Ara seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).
Sebagai gambaran, Ara mencontohkan pembagian tugas pembiayaan rumah subsidi untuk kalangan TNI dan Polri. Bank Mandiri ditunjuk sebagai penyalur KPR subsidi untuk TNI Angkatan Darat, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) menangani pembiayaan untuk anggota Kepolisian. Skema serupa akan diterapkan untuk memastikan pembagian beban yang merata dan terukur.
“TNI Angkatan Darat dilayani Bank Mandiri, Kepolisian oleh BTN. Kita bagi-bagi agar semuanya fokus pada wilayah tanggung jawab masing-masing,” tambah Ara.
Program rumah subsidi ini tidak hanya mendapat dukungan dari perbankan. Menteri Sirait juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Bank Indonesia (BI). BI, menurut Ara, memberikan dukungan signifikan melalui relaksasi kebijakan, khususnya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
“Kita juga mendapat dukungan penuh dari Bapak Prabowo, Bapak Dasco, dan Gubernur BI. Relaksasi kebijakan dari BI memberikan akses terhadap dana yang besar untuk mendukung pembangunan perumahan subsidi ini,” ujar Ara.
Program rumah subsidi tahun ini menargetkan pembangunan 70.000 unit, dengan rincian 20.000 unit untuk guru, 30.000 unit untuk tenaga kesehatan (termasuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan masyarakat), dan 20.000 unit untuk nelayan. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk para wartawan.
“Untuk guru, sebanyak 20.000 unit sudah mulai dibangun sejak minggu lalu di Bogor. Setelah Lebaran, kita akan mulai pembangunan untuk tenaga kesehatan, yaitu 30.000 unit. Kemudian, 20.000 unit untuk nelayan akan menyusul. Pembangunan untuk TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga akan segera dimulai, mengingat TNI Angkatan Darat dan Polri sudah tercakup,” jelas Ara.
“Ke depannya, kami akan mengadakan pertemuan khusus dengan perwakilan wartawan untuk membahas penyaluran 1.000 unit rumah subsidi yang telah dialokasikan,” sambung Ara.
Program ambisius ini diharapkan mampu memberikan akses kepemilikan rumah yang layak bagi para guru, nelayan, dan tenaga kesehatan yang selama ini mungkin menghadapi kendala finansial dalam memperoleh hunian yang memadai. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan BUMN, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mewujudkan cita-cita pemerataan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan program ini juga akan menjadi indikator penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek agar terhindar dari potensi penyimpangan dan memastikan penyaluran KPR subsidi tepat sasaran.