Jakarta, 8 Mei 2025 – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara gamblang mengakui ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin sebagai permasalahan paling krusial yang dihadapi Ibu Kota. Dalam paparannya di Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Pramono menekankan bahwa disparitas ini menjadi akar berbagai permasalahan lain di Jakarta, sebuah kota yang menampung populasi dinamis.
"Persoalan utama di Jakarta adalah gini ratio, atau rasio ketimpangan," tegas Pramono. "Perbedaan yang sangat mencolok antara kelompok kaya dan miskin merupakan tantangan nomor satu. Kita berbicara tentang populasi resmi Jakarta sekitar 10,8 juta jiwa. Namun, angka ini membengkak menjadi hampir 14 juta jiwa pada pagi dan siang hari, akibat arus masuk warga dari luar kota yang bekerja di Jakarta."
Pernyataan Gubernur ini memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas permasalahan Jakarta. Bukan hanya soal jumlah penduduk yang padat, tetapi juga tentang bagaimana kesenjangan ekonomi menciptakan beban sosial dan ekonomi yang signifikan. Angka 3,5 juta jiwa tambahan setiap harinya mencerminkan ketergantungan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pekerjaan, sekaligus menggarisbawahi tekanan yang dihadapi infrastruktur dan layanan publik kota.
Untuk mengatasi ketimpangan yang mengakar ini, Pramono memaparkan sejumlah program prioritas yang difokuskan pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP), misalnya, telah menjangkau 707.622 siswa, memberikan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk meringankan beban biaya pendidikan. Selain itu, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga digulirkan untuk mendukung pendidikan tinggi, memberikan beasiswa kepada 15.000 mahasiswa dari jenjang sarjana hingga doktoral.
"Program-program ini menjadi prioritas utama pemerintahan saya sejak awal," ungkap Pramono. "Upaya sungguh-sungguh untuk menekan gini ratio menjadi fokus utama."
Selain program bantuan pendidikan, Gubernur juga menyoroti keberhasilan pemutihan 6.600 ijazah yang sebelumnya tertahan di sekolah. Langkah ini mengembalikan hak-hak pendidikan bagi para siswa yang terdampak permasalahan administrasi, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi hambatan birokrasi yang dapat memperparah kesenjangan.
Meskipun mengakui adanya kekurangan dalam beberapa aspek, Pramono tetap optimistis. Ia menekankan keunggulan Jakarta dibandingkan daerah lain di berbagai sektor, didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang mencapai angka fantastis, Rp 91 triliun. Jumlah ini, menurutnya, menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk mendorong pembangunan dan program-program penanggulangan kesenjangan.
"Dibandingkan daerah lain, Jakarta hampir selalu menempati posisi teratas di berbagai sektor," ujar Pramono. "APBD sebesar Rp 91 triliun memberikan kekuatan finansial yang cukup signifikan bagi Pemda untuk melaksanakan pembangunan dan program-program prioritas, termasuk upaya menekan ketimpangan sosial."
Namun, pernyataan Gubernur ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan kritis. Apakah program-program yang telah dijalankan cukup efektif dalam mengurangi ketimpangan? Apakah alokasi anggaran sebesar Rp 91 triliun telah dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana strategi jangka panjang untuk mengatasi akar permasalahan ketimpangan, bukan hanya memberikan bantuan simptomatik?
Keberhasilan upaya menekan gini ratio tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas implementasi program, transparansi pengelolaan anggaran, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa investasi besar yang dilakukan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh warga Jakarta, bukan hanya sebagian kecil.
Lebih lanjut, perlu dikaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada ketimpangan sosial di Jakarta. Apakah hanya masalah akses pendidikan dan ekonomi? Atau ada faktor lain, seperti akses terhadap kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja yang juga perlu diperhatikan? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, pernyataan Gubernur Pramono Anung tentang ketimpangan sosial di Jakarta merupakan pengakuan penting atas permasalahan yang kompleks dan mendesak. Meskipun program-program yang telah dijalankan menunjukkan komitmen pemerintah, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Keberhasilan upaya penanggulangan ketimpangan akan bergantung pada efektivitas implementasi program, transparansi, dan komitmen untuk mengatasi akar permasalahan secara holistik dan berkelanjutan. Masyarakat Jakarta perlu mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar inklusif dan berkeadilan.