Amerika Serikat (AS) dan Ukraina telah mencapai kesepakatan kontroversial yang memberikan Washington akses signifikan terhadap pengelolaan sumber daya mineral tanah jarang (rare earth) Ukraina. Kesepakatan ini, yang tercapai setelah negosiasi alot selama berminggu-minggu, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kedaulatan Ukraina dan implikasi geopolitiknya di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Rusia. Perjanjian ini diumumkan menyusul pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan mantan Presiden AS Donald Trump di sela-sela pemakaman Paus Fransiskus, sebuah detail yang menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah rumit.
Trump, dalam pernyataan yang dikutip oleh CNN pada 1 Mei 2025, mengklaim kesepakatan tersebut sebagai sebuah kemenangan, menyatakan bahwa AS mendapatkan akses terhadap aset yang nilainya jauh melebihi US$ 350 miliar. Ia menekankan pentingnya perlindungan kepentingan AS dan menghindari citra "bodoh" dalam transaksi ini. Pernyataan ini muncul di tengah total bantuan AS untuk Ukraina yang mendekati US$ 123 miliar sejak invasi Rusia pada Februari 2022.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dalam sebuah pernyataan resmi, menekankan komitmen AS untuk membantu mengakhiri perang di Ukraina dan memastikan masa depan negara tersebut yang bebas, berdaulat, dan makmur. Ia secara tegas memperingatkan Rusia dan negara-negara yang mendukungnya, menyatakan bahwa tidak ada pihak yang terlibat dalam pendanaan atau pasokan senjata ke Rusia yang akan diizinkan untuk mengambil keuntungan dari rekonstruksi pasca-konflik Ukraina. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya alam Ukraina dikaitkan secara langsung dengan upaya AS untuk mengisolasi Rusia secara ekonomi dan politik.
Di sisi Ukraina, Menteri Ekonomi Yulia Svyrydenko, yang menandatangani perjanjian tersebut di AS, menekankan bahwa kepemilikan dan kendali penuh atas sumber daya rare earth tetap berada di tangan Ukraina. Ia menegaskan bahwa semua sumber daya alam di wilayah dan perairan teritorial Ukraina tetap menjadi milik negara, dan Ukraina yang menentukan cara dan tempat ekstraksi dilakukan. Pernyataan ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran mengenai potensi eksploitasi sumber daya alam Ukraina oleh AS.
Namun, pernyataan resmi ini tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan. Akses terhadap sumber daya alam Ukraina, termasuk cadangan mineral penting yang digunakan dalam industri dirgantara, pertahanan, dan nuklir, awalnya diajukan sebagai imbalan atas bantuan militer AS. Zelensky, sebelumnya, menolak permintaan tersebut karena khawatir akan membebani negaranya. Kesepakatan ini, yang dicapai di bawah tekanan perang dan kebutuhan akan dukungan militer, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negosiasi tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan nasional Ukraina.
Ambisi AS untuk mengakses sumber daya alam Ukraina, termasuk potensi sumber daya senilai US$ 500 miliar yang meliputi minyak dan gas, telah lama dikabarkan. Laporan Reuters sebelumnya menyebutkan usulan AS untuk mengambil alih kepemilikan 50% dari mineral penting Ukraina. Ketergantungan AS pada China untuk sumber daya rare earth juga menjadi faktor pendorong di balik upaya ini, sebagaimana diakui oleh beberapa analis. Trump, sebelumnya, telah secara terbuka menyatakan minatnya untuk mengurangi ketergantungan AS pada China dalam hal sumber daya strategis.
Namun, Zelensky telah menekankan bahwa setiap bentuk eksploitasi sumber daya alam harus sesuai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes, menyatakan bahwa ikatan ekonomi yang kuat dengan AS akan menjadi jaminan terbaik terhadap agresi di masa mendatang dan bagian integral dari perdamaian abadi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengamankan kepentingan AS di Ukraina dan kawasan tersebut secara lebih luas.
Kesepakatan ini, yang dicapai dalam konteks perang dan tekanan geopolitik yang intens, menimbulkan berbagai interpretasi. Bagi AS, ini merupakan akses strategis terhadap sumber daya alam yang penting bagi perekonomian dan keamanan nasionalnya, serta langkah untuk mengurangi ketergantungan pada China. Bagi Ukraina, kesepakatan ini merupakan sumber pendanaan dan dukungan penting di tengah perang, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan dan potensi eksploitasi sumber daya alamnya. Perjanjian ini, dengan segala nuansanya, akan terus menjadi subjek analisis dan perdebatan yang intensif di masa mendatang, terutama mengenai implikasi jangka panjangnya bagi kedua negara dan stabilitas geopolitik kawasan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan dari perjanjian ini akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kesepakatan ini bermanfaat bagi rakyat Ukraina dan tidak hanya menguntungkan kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek.