Jakarta, 25 April 2025 – Kunjungan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Li Qiang, ke Indonesia menghasilkan langkah signifikan dalam memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Merdeka, Minggu (25/4/2025), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mewakili Indonesia dan secara resmi menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan PM Li Qiang, yang fokus utamanya pada pengembangan sektor digital dan industri. Langkah ini diyakini akan memberikan suntikan investasi signifikan bagi perekonomian Indonesia dan memperkuat rantai pasok regional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi pertemuan tersebut, memberikan keterangan resmi kepada awak media. Airlangga menjelaskan bahwa MoU yang ditandatangani mencakup kerja sama yang luas, tidak hanya terbatas pada sektor digital dan industri, tetapi juga mencakup sektor-sektor ekonomi lainnya yang dinilai memiliki potensi sinergi tinggi antara kedua negara. Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di kedua negara.
Salah satu poin penting dalam MoU tersebut adalah perluasan program "Two Countries Twin Park," sebuah inisiatif kolaboratif yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri terintegrasi di Indonesia dan Tiongkok. Program ini akan fokus pada tiga kawasan industri utama: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Jawa Tengah, sebuah kawasan industri di Bintan, Kepulauan Riau, dan sebuah kawasan industri di Provinsi Fujian, Tiongkok. Ketiga kawasan ini akan terhubung secara sinergis, menciptakan ekosistem industri yang efisien dan kompetitif.
Airlangga menekankan bahwa pengembangan "Two Countries Twin Park" ini diproyeksikan akan mendatangkan investasi besar-besaran ke Indonesia. Ia secara khusus menyoroti KEK Industropolis Batang, yang diperkirakan akan menerima investasi senilai US$ 3 miliar dalam tahap pengembangan awal. Investasi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang signifikan, dengan target lebih dari 100.000 lapangan kerja baru di KEK Batang saja. Sementara untuk kawasan industri di Bintan dan proyek-proyek lainnya, Airlangga menyatakan bahwa proses penjajakan dan negosiasi masih terus berlanjut.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya berfokus pada investasi langsung, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat rantai pasok (supply chain) antara Indonesia dan Tiongkok. Dengan terintegrasinya kawasan industri di kedua negara, diharapkan akan tercipta efisiensi dalam proses produksi, distribusi, dan logistik, sehingga meningkatkan daya saing produk-produk kedua negara di pasar global. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal.
Pertemuan antara Prabowo dan PM Li Qiang ini menandai babak baru dalam hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok. Kesepakatan yang terjalin menunjukkan komitmen kuat kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Fokus pada sektor digital dan industri mencerminkan upaya bersama untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan meningkatkan daya saing di era ekonomi global yang semakin kompetitif.
Meskipun detail teknis dari setiap MoU masih perlu diuraikan lebih lanjut, pertemuan ini memberikan sinyal positif bagi investor, baik domestik maupun asing. Komitmen investasi yang signifikan dari Tiongkok menunjukkan kepercayaan terhadap potensi ekonomi Indonesia dan stabilitas politiknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menarik minat investasi dari negara-negara besar di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Keberhasilan negosiasi ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya Indonesia untuk menyeimbangkan hubungannya dengan kekuatan-kekuatan besar di kawasan. Dengan memperkuat kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam geopolitik regional dan global, sekaligus memastikan akses ke pasar dan teknologi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, perlu diingat bahwa kerja sama ekonomi yang intensif juga memerlukan manajemen yang cermat untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi asing tersebut tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi asing juga menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.
Kesimpulannya, pertemuan antara Prabowo dan PM Li Qiang merupakan tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok. Penandatanganan MoU di sektor digital dan industri, serta perluasan program "Two Countries Twin Park," menjanjikan investasi besar dan penguatan rantai pasok yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilan jangka panjang kerja sama ini bergantung pada pengelolaan yang efektif dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi implementasi MoU ini untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.