Jakarta, 17 Mei 2025 – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, secara resmi mengajak para pelaku industri properti di Indonesia untuk berinvestasi besar-besaran di IKN. Dalam pertemuannya dengan pengurus dan anggota Real Estat Indonesia (REI) di Gedung Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN, Basuki memaparkan 16 peluang investasi menjanjikan di sektor hunian dan komersial, dibarengi dengan tawaran insentif fiskal yang sangat kompetitif. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-53 REI.
Ke-16 peluang investasi tersebut tersebar di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) 1A, 1B, dan 1C, yang merupakan area inti KIPP IKN. Basuki menekankan bahwa partisipasi aktif sektor swasta, khususnya REI, merupakan kunci keberhasilan pembangunan IKN dan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Kehadiran REI di IKN, menurut Basuki, merupakan sinyal positif bagi iklim investasi dan menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap proyek ambisius ini.
“Saya kira potensi pasar di IKN sangat jelas dan pasti. Pembangunan IKN diarahkan untuk mendukung kebutuhan aparatur sipil negara dan pejabat negara yang akan bertugas di Nusantara, khususnya untuk menunjang ekosistem kantor Yudikatif dan Legislatif yang akan segera dibangun,” tegas Basuki dalam keterangan tertulisnya. Pernyataan ini menggarisbawahi potensi pasar yang besar dan terjamin di IKN, mengingat kebutuhan akan hunian dan infrastruktur penunjang pemerintahan yang masif.
Pemerintah, melalui Otorita IKN, berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk insentif yang sangat menggiurkan, antara lain:
-
Pembebasan 100% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Insentif ini secara signifikan mengurangi beban biaya investasi di tahap awal, membuat IKN menjadi destinasi investasi yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan lokasi lain di Indonesia.
-
Skema Kepemilikan Tanah yang Kompetitif: Otorita IKN menawarkan skema kepemilikan tanah yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi investor, mengurangi risiko investasi dan meningkatkan daya tarik IKN. Detail skema ini masih perlu dikaji lebih lanjut, namun janji kemudahan ini diharapkan mampu menarik investor dalam jumlah besar.
-
Fasilitas Fiskal: Pemerintah memberikan fasilitas tax holiday bagi investasi di atas Rp10 miliar, serta insentif serupa bagi UMKM yang berinvestasi di IKN. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung berbagai skala usaha, dari yang besar hingga yang kecil dan menengah.
-
Penanggungjawaban PPh 21 Karyawan: Pemerintah akan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi seluruh karyawan yang berdomisili di IKN. Insentif ini bertujuan untuk menarik tenaga kerja berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di IKN.
-
Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pembebasan PPN untuk properti dan layanan rental properti di IKN akan menurunkan harga jual properti dan meningkatkan daya saing IKN di pasar properti nasional.
-
Super Tax Deduction: Investor yang memberikan donasi untuk pembangunan IKN akan mendapatkan insentif super tax deduction hingga 200% dari penghasilan bruto. Insentif ini bertujuan untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan IKN melalui skema filantropi.
-
Pembebasan Bea Masuk: Pembebasan bea masuk untuk jangka waktu 4 hingga 6 tahun diberikan untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN, memudahkan impor material dan peralatan konstruksi.
Basuki secara khusus mendorong REI untuk berperan aktif dalam pengembangan ekosistem hunian di IKN, baik hunian komersial maupun bersubsidi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan IKN.
“Peluang investasi di IKN masih terbuka luas, khususnya dalam pengembangan ekosistem hunian. Kami berharap, kehadiran Bapak dan Ibu semua di sini dapat memberikan gambaran nyata, keyakinan, serta semangat terhadap visi pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota masa depan Indonesia menuju Kota Dunia untuk Semua,” pungkas Basuki. Pernyataan ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai kota dunia yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Keterlibatan sektor swasta, khususnya REI, diharapkan mampu mempercepat terwujudnya visi tersebut.