Jakarta, 26 Mei 2025 – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek) bersepakat untuk menggenjot hilirisasi industri kelapa dalam negeri. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan ekspor Indonesia tersebut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam keterangan tertulisnya Minggu (25/5/2025), menyatakan kesepakatan tersebut tercapai setelah rapat koordinasi antara Kementan dan Kopek. Permintaan global terhadap kelapa Indonesia yang terus meningkat, khususnya dari negara-negara seperti China dan Malaysia, menjadi pendorong utama inisiatif ini. "Kelapa Indonesia saat ini sangat diminati pasar internasional. China dan beberapa negara lain, termasuk Malaysia, menjadi importir utama kelapa dari Indonesia," tegas Amran.
Langkah percepatan hilirisasi industri kelapa ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) Jumat (23/5/2025) di Istana Merdeka. Dalam ratas tersebut, Presiden menekankan percepatan proyek hilirisasi nasional dan tindak lanjut proyek prioritas, termasuk di sektor pertanian. Mentan Amran menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan tersebut. "Atas perintah Bapak Presiden, kami akan membangun industri hilirisasi kelapa, insyaallah mulai tahun ini," ujarnya.
Kenaikan harga kelapa yang signifikan menjadi indikator positif dampak dari tingginya permintaan global. Amran mencatat lonjakan harga yang cukup drastis. "Harga kelapa naik signifikan, dari Rp1.300 menjadi Rp4.000, Rp5.000, bahkan Rp7.000 per kilogram. Ini merupakan kabar gembira bagi petani kelapa Indonesia," ungkap Amran.
Pemerintah, melalui Kementan, akan mengakselerasi pembangunan industri kelapa secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan fokus pada sentra-sentra penghasil kelapa di Indonesia. Mentan Amran menekankan pentingnya peran aktif Kopek dalam mendorong program hilirisasi dan menarik investasi di sektor pengolahan kelapa. "Momentum ini sangat penting dan tidak boleh disia-siakan. Kita harus memastikan kesejahteraan petani meningkat dan nilai tambah produk kelapa tetap berada di daerah penghasil," tegasnya.
Selain fokus pada hilirisasi, Kementan juga mendorong penerapan sistem tumpang sari di perkebunan kelapa. Amran mendorong agar lahan di bawah pohon kelapa dimanfaatkan untuk menanam komoditas pangan lain yang sesuai dengan kondisi agroklimat, seperti padi, jagung, dan kakao. Strategi ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan petani secara signifikan dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
"Kita harus memaksimalkan pemanfaatan lahan. Lahan di bawah pohon kelapa bisa ditanami padi atau jagung. Dengan demikian, petani bisa panen kelapa, panen jagung, dan panen padi. Ini merupakan strategi percepatan swasembada pangan dan peningkatan pendapatan petani," jelas Amran.
Inisiatif hilirisasi industri kelapa ini menargetkan sepuluh kabupaten/kota sentra penghasil kelapa di Indonesia. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Indragiri Hilir (Riau), Tanjung Jabung Timur (Jambi), Banggai (Sulawesi Tengah), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Sumenep (Jawa Timur), Halmahera Utara (Maluku Utara), Banyuasin (Sumatera Selatan), Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), Pandeglang (Banten), dan Padang Pariaman (Sumatera Barat).
Program hilirisasi industri kelapa ini diharapkan mampu memberikan dampak multisektoral. Tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di daerah penghasil, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar kelapa internasional. Dengan mengolah kelapa menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku mentah dan meningkatkan daya saing di pasar global.
Langkah Kementan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada komoditas ekspor tunggal. Hilirisasi industri kelapa menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya petani kelapa di Indonesia.
Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, pelaku usaha, dan investor. Dukungan teknologi dan pendampingan teknis kepada petani juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program hilirisasi industri kelapa ini. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan cita-cita untuk menjadi pusat industri kelapa dunia yang berdaya saing tinggi dan berkeadilan.