Jakarta, 18 Mei 2025 – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan perang terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang dinilai telah merusak tatanan ekosistem ketenagakerjaan nasional. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (nama diganti untuk konsistensi jurnalistik, karena nama asli tidak disebutkan dalam teks sumber), menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas para pelaku, bahkan dengan sanksi pidana.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan melalui kanal Youtube resmi Kemnaker pada Minggu (18/5/2025). Menanggapi pertanyaan mengenai penanganan praktik percaloan yang masih marak terjadi, Menteri Ida Fauziyah menyatakan, “Jika ditemukan bukti percaloan, maka akan langsung diproses secara hukum.”
Ancaman sanksi bukan sekadar retorika. Menteri Ida Fauziyah menjelaskan bahwa proses hukum yang dimaksud meliputi sanksi administratif hingga sanksi pidana. Meskipun demikian, ia berharap tindakan represif tersebut tidak perlu diterapkan. “Kita tentu berharap hal ini tidak terjadi, namun jika terbukti bersalah, sanksi administratif dan pidana akan diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Praktik percaloan tenaga kerja, menurut Menteri Ida Fauziyah, sangat merugikan pencari kerja dan mengganggu iklim investasi. Proses perekrutan yang seharusnya terbuka, transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pencari kerja, ternodai oleh praktik-praktik curang yang mengeksploitasi kebutuhan dan harapan para pencari kerja di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
"Kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, memaksa beberapa perusahaan melakukan refocusing bisnis dan rasionalisasi pegawai. Hal ini menyebabkan persaingan perekrutan menjadi semakin ketat, sehingga menciptakan celah bagi para calo untuk beroperasi," jelas Menteri Ida Fauziyah. "Para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan yang layak, justru dihadapkan pada oknum-oknum yang merusak tatanan ekosistem ketenagakerjaan. Ini yang menjadi perhatian serius Kemnaker."
Sebagai upaya preventif dan represif, Kemnaker telah meluncurkan berbagai inisiatif. Salah satunya adalah peluncuran situs pencari kerja daring bernama SIAPkerja. Platform ini dirancang untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung, tanpa dipungut biaya tambahan. Kemnaker berharap SIAPkerja dapat menjadi alternatif yang aman dan transparan bagi pencari kerja.
Selain itu, Kemnaker juga gencar melakukan roadshow "Stop Percaloan" yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha, serikat pekerja, dan aparat penegak hukum. Salah satu langkah konkrit dalam roadshow tersebut adalah penandatanganan deklarasi bersama untuk menghentikan praktik percaloan dan membangun komitmen bersama untuk menciptakan proses rekrutmen yang adil dan transparan.
Deklarasi tersebut tidak hanya sekadar pernyataan simbolik. Kemnaker berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan komitmen tersebut dijalankan oleh semua pihak yang terlibat. Pelaku usaha diharapkan untuk menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, sementara serikat pekerja didorong untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik percaloan yang terjadi. Peran aparat penegak hukum juga sangat krusial dalam menindak tegas para pelaku percaloan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menteri Ida Fauziyah menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam memberantas praktik percaloan tenaga kerja. "Ini bukan hanya tanggung jawab Kemnaker semata, tetapi tanggung jawab kita bersama," ujarnya. "Kita harus menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, adil, dan transparan, sehingga setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak."
Kemnaker menyadari bahwa memberantas praktik percaloan bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat, strategi yang terintegrasi, dan kolaborasi yang efektif, Kemnaker optimistis dapat menekan bahkan memberantas praktik percaloan tenaga kerja di Indonesia. Ancaman sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pelaku dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik.
Ke depan, Kemnaker berencana untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak negatif dari praktik percaloan tenaga kerja. Kemnaker juga akan terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas platform SIAPkerja agar semakin banyak pencari kerja yang dapat memanfaatkannya.
Pernyataan tegas Kemnaker ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pencari kerja. Dengan adanya ancaman sanksi pidana, diharapkan dapat mengurangi praktik percaloan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih adil dan transparan di Indonesia. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik percaloan juga sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik ilegal ini. Hanya dengan kolaborasi dan kerja sama yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.