Jakarta, 11 April 2025 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk mengutamakan pemanfaatan gas alam cair (LNG) dalam negeri dan belum berencana mengimpor LNG dari Amerika Serikat (AS), meskipun sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung kemungkinan peningkatan impor komoditas tersebut dari AS. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat lalu.
Dadan menekankan pentingnya peningkatan kemandirian energi nasional. Menurutnya, optimalisasi produksi LNG dalam negeri merupakan langkah yang ideal untuk memenuhi kebutuhan domestik. "Akan sangat bagus jika kita produksi sendiri dan kita manfaatkan sendiri," tegas Dadan. Pernyataan ini menjadi penanda prioritas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, dengan fokus pada penguatan sektor hulu dan optimalisasi sumber daya yang telah ada.
Namun, Dadan mengakui adanya tantangan dalam mencapai target tersebut, terutama terkait ketersediaan pasokan LNG. Peningkatan konsumsi LNG dalam negeri menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan secara cermat. "Kita perlu mengoptimalkan sumber daya dalam negeri sambil tetap menghormati kontrak-kontrak ekspor yang telah ada sebelumnya," jelasnya. Pernyataan ini menyiratkan adanya keseimbangan yang perlu dijaga antara pemenuhan kebutuhan domestik dan komitmen ekspor yang telah terjalin. Hal ini menunjukkan kompleksitas pengelolaan sumber daya energi yang memerlukan strategi yang terukur dan terintegrasi.
Lebih lanjut, Dadan memaparkan keberhasilan Kementerian ESDM dalam memenuhi kebutuhan LNG dalam negeri selama tiga bulan pertama tahun 2025 tanpa perlu mengimpor. Prestasi ini menunjukkan efektifitas strategi yang diterapkan dalam mengoptimalkan produksi domestik. "Kita sudah berhasil selama tiga bulan pertama memastikan suplai LNG dalam negeri dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri. Jadi, baik kebijakan impor maupun memaksimalkan produksi dalam negeri, menurut saya, keduanya memiliki peran penting," papar Dadan. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan impor sebagai langkah alternatif, namun tetap memprioritaskan pemanfaatan sumber daya domestik.
Pernyataan Dadan ini memberikan konteks yang berbeda terhadap pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa hari sebelumnya. Airlangga, dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4), menyampaikan rencana peningkatan impor LPG dan LNG dari AS sebagai respons atas kebijakan tarif timbal balik 32% yang diterapkan oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, meskipun kebijakan tersebut saat ini ditunda. Airlangga menyatakan bahwa arahan ini langsung berasal dari Presiden Prabowo Subianto.
"Dengan pembicaraan Menteri ESDM juga arahan Pak Presiden, kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika," kata Airlangga. Pernyataan ini menimbulkan interpretasi bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan diversifikasi sumber impor untuk mengamankan pasokan energi nasional. Namun, Airlangga menambahkan bahwa peningkatan impor ini tidak akan menambah volume impor secara keseluruhan, melainkan hanya mengalihkan sumber impor dari negara lain ke AS. "Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch, jadi tidak mengganggu APBN," tambahnya.
Perbedaan penekanan antara pernyataan Dadan Kusdiana dan Airlangga Hartarto menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antar kementerian dalam menentukan kebijakan energi nasional. Pernyataan Dadan yang menekankan produksi dalam negeri tampaknya menunjukkan prioritas yang berbeda dengan rencana diversifikasi impor yang disampaikan Airlangga. Hal ini perlu diklarifikasi lebih lanjut untuk menghindari kebingungan dan memastikan konsistensi kebijakan pemerintah.
Perlu diingat bahwa sektor energi merupakan sektor vital bagi perekonomian nasional. Ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di bidang energi haruslah terencana dengan baik, mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, dan geopolitik.
Pernyataan Kementerian ESDM yang memprioritaskan produksi dalam negeri menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi. Namun, tantangan dalam mencapai kemandirian energi masih cukup besar, terutama dalam hal peningkatan kapasitas produksi dan infrastruktur. Pemerintah perlu terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ke depan, transparansi dan komunikasi yang efektif antar kementerian terkait sangat penting untuk memastikan konsistensi dan efektivitas kebijakan energi nasional. Publik perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai rencana pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, termasuk strategi dalam mengelola impor dan produksi dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan energi nasional dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Perdebatan mengenai impor LNG dari AS ini menjadi sorotan penting dalam konteks strategi energi jangka panjang Indonesia, dan perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan pilihan yang paling tepat dan berkelanjutan bagi negara.