Jakarta, 24 Mei 2025 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia memberikan angin segar bagi pekerja di sektor industri padat karya tertentu melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan ini memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), efektif sejak 1 Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban finansial pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang ditargetkan.
Namun, insentif ini tidak bersifat universal. Penerapannya sangat spesifik dan tertarget, hanya berlaku bagi pekerja di empat sektor industri padat karya: tekstil, alas kaki, furnitur, dan barang dari kulit. Batasan upah juga diterapkan secara ketat, hanya pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp 10.000.000 per bulan atau Rp 500.000 per hari yang berhak menerima insentif ini. Pekerja dengan penghasilan di atas batas tersebut tetap diwajibkan membayar PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui unggahan resmi di akun Instagram (@ditjenpajakri), menjelaskan detail implementasi PMK Nomor 10 Tahun 2025. DJP menekankan bahwa insentif PPh 21 DTP berlaku mulai masa pajak Januari 2025, atau masa pajak bulan pertama bagi pekerja yang baru bergabung di tahun 2025. Hal ini memastikan bahwa semua pekerja yang memenuhi kriteria pada periode tersebut dapat langsung merasakan manfaat dari kebijakan ini.
Lebih lanjut, DJP menjelaskan mekanisme verifikasi penerima insentif. Untuk memastikan penyaluran insentif tepat sasaran dan hanya diberikan kepada pekerja yang benar-benar berasal dari sektor industri yang telah ditentukan, perusahaan pemberi kerja diwajibkan memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tercantum dalam Lampiran A PMK Nomor 10 Tahun 2025. Lampiran ini merupakan bagian integral dari peraturan tersebut dan menjadi acuan utama dalam proses verifikasi. Ketidaksesuaian KLU perusahaan dengan sektor industri yang tercantum dalam PMK akan mengakibatkan pekerja tidak berhak menerima insentif PPh 21 DTP.
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan dukungan nyata kepada sektor industri padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan memberikan keringanan pajak, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing industri-industri tersebut, baik di pasar domestik maupun internasional. Pembebasan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bersih pekerja, sehingga meningkatkan daya beli dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, implementasi kebijakan ini juga perlu dikaji secara cermat untuk memastikan efektivitas dan keadilannya. Batasan penghasilan maksimal Rp 10.000.000 per bulan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai cakupan pekerja yang terbantu. Apakah batasan ini sudah cukup representatif untuk mencakup sebagian besar pekerja di sektor industri padat karya? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan data empiris mengenai distribusi pendapatan pekerja di sektor-sektor tersebut.
Selain itu, mekanisme pengawasan dan verifikasi data perlu diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan insentif. Sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa insentif ini benar-benar sampai kepada pekerja yang berhak menerimanya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerjasama yang erat antara DJP dengan perusahaan pemberi kerja menjadi kunci keberhasilan dalam hal ini.
Lebih jauh lagi, perlu dikaji dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap perekonomian nasional. Apakah kebijakan ini cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor industri padat karya? Apakah ada dampak negatif yang perlu diantisipasi? Analisis yang komprehensif dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan kebijakan ini mencapai tujuannya dan dapat disesuaikan jika diperlukan.
Implementasi PMK Nomor 10 Tahun 2025 menandai langkah konkret pemerintah dalam memberikan dukungan fiskal kepada sektor industri padat karya. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang telah ditetapkan, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan pengawasan yang ketat. Transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan mulia dari kebijakan ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat memperluas cakupan insentif ini atau bahkan merancang kebijakan serupa untuk sektor industri padat karya lainnya, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan akan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.