Jakarta, 28 Mei 2025 – Industri perhotelan di Jakarta tengah menghadapi krisis yang mengkhawatirkan. Tingkat hunian hotel yang anjlok hingga 96,7% pada April 2025 telah memicu prediksi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai 30%, menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta. Kondisi ini memaksa para pelaku usaha untuk mendesak pemerintah segera turun tangan memberikan solusi penyelamatan.
Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, dalam konferensi pers virtual Senin (26/5/2025), mengungkapkan penurunan okupansi yang signifikan, terutama dari segmen pemerintahan. Biasanya, segmen ini berkontribusi sebesar 20% hingga 45% terhadap pendapatan hotel. Penurunan kontribusi dari sektor pemerintahan hingga 50% berdampak sangat besar terhadap pendapatan hotel, yang pada akhirnya memicu krisis keuangan di sejumlah hotel di Jakarta. Kondisi ini bahkan telah mendorong sejumlah pemilik hotel untuk melepas aset mereka.
"Penurunan okupansi yang drastis ini berdampak langsung pada pendapatan hotel," ujar Sutrisno. "Banyak hotel yang kini menghadapi ancaman kebangkrutan. Kondisi ini memaksa pengusaha hotel untuk melakukan efisiensi, dan sayangnya, efisiensi tersebut berpotensi besar berujung pada PHK yang diperkirakan mencapai 10% hingga 30% dari total karyawan," tambahnya.
Dampaknya, ancaman PHK massal ini bukan hanya akan menimbulkan masalah ekonomi bagi para pekerja, tetapi juga akan berdampak luas pada perekonomian Jakarta secara keseluruhan. Hilangnya pendapatan dan daya beli pekerja hotel akan berdampak pada sektor ekonomi lain yang terkait.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani. Saat ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta pada Selasa (27/5/2025), Shinta menegaskan bahwa kondisi industri perhotelan saat ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi pemerintah secara signifikan.
"Ini memang kondisi yang sangat mengkhawatirkan," tegas Shinta. "Bisnis hotel membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengembalikan tingkat hunian ke angka yang sehat."
Shinta menekankan perlunya strategi pemerintah untuk meningkatkan permintaan (demand) terhadap sektor perhotelan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Jakarta. Meskipun Jakarta memiliki potensi wisata, jumlah kunjungan wisatawan masih dinilai terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi promosi wisata yang efektif dan agresif untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Selain itu, Shinta juga menyoroti pentingnya insentif untuk sektor pendukung pariwisata, khususnya transportasi. Penurunan harga tiket pesawat, misalnya, akan sangat membantu meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik Jakarta sebagai destinasi wisata. Hal ini akan berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel.
"Dari sisi demand, perlu ada upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan," jelas Shinta. "Insentif untuk sektor transportasi, seperti penurunan harga tiket pesawat, sangat penting untuk mendorong peningkatan jumlah wisatawan."
Lebih lanjut, Shinta juga meminta pemerintah untuk memberikan insentif fiskal bagi industri perhotelan. Penurunan pajak daerah, misalnya, akan membantu mengurangi beban biaya operasional hotel. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan biaya operasional lainnya, seperti biaya energi dan biaya tenaga kerja.
"Yang penting juga adalah costnya, biaya energi, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar terjadi penurunan biaya operasional," imbuhnya.
Secara keseluruhan, krisis yang melanda industri perhotelan Jakarta ini merupakan alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata. Tidak hanya sebatas memberikan insentif, pemerintah juga perlu merumuskan strategi jangka panjang untuk mengembangkan sektor pariwisata di Jakarta dan meningkatkan daya saing industri perhotelan agar mampu bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Kegagalan pemerintah dalam merespon krisis ini akan berdampak buruk tidak hanya pada industri perhotelan, tetapi juga pada perekonomian Jakarta dan kesejahteraan masyarakat luas. Langkah-langkah konkrit dan terukur perlu segera diambil untuk mencegah terjadinya PHK massal dan kebangkrutan hotel-hotel di Jakarta. Kecepatan dan efektivitas respon pemerintah akan menentukan masa depan industri perhotelan di Jakarta.