Jakarta, 19 April 2025 – Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana peningkatan impor komoditas pangan dan energi dari Amerika Serikat (AS). Keputusan ini, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral dengan AS dan mengamankan akses pasar yang lebih baik bagi produk ekspor Indonesia. Namun, langkah ini memicu pertanyaan kritis: apakah strategi ini benar-benar sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap swasembada pangan dan energi?
Airlangga, dalam keterangan pers virtual Jumat (18/4), menegaskan bahwa peningkatan impor dari AS tidak akan menghambat upaya swasembada yang digagas Presiden. Ia menjelaskan bahwa impor akan difokuskan pada pengalihan sumber pasokan, bukan penambahan volume secara keseluruhan. Komoditas pangan seperti gandum, kedelai, dan produk olahan kedelai (susu kedelai) yang sebelumnya diimpor dari negara-negara seperti Ukraina dan Australia, akan dialihkan sebagian atau seluruhnya ke AS.
"Swasembada pangan tidak akan terganggu," tegas Airlangga. "Karena selama ini impor gandum, kedelai, dan susu kedelai berasal dari berbagai negara. Kita hanya melakukan pengalihan sumber impor, bukan peningkatan kuantitas impor secara keseluruhan. Upaya peningkatan produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas."
Penjelasan serupa disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, yang menekankan bahwa peningkatan impor komoditas energi dari AS – meliputi LPG, minyak mentah (crude oil), dan bahan bakar minyak (BBM) – juga merupakan strategi pengalihan sumber pasokan. Negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara yang sebelumnya menjadi pemasok utama, akan digantikan sebagian oleh AS.
"Ini hanya pergeseran (switch) sumber impor," ujar Arifin dalam keterangan terpisah. "Tidak ada penambahan kuota impor secara keseluruhan, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini murni strategi perdagangan untuk mengoptimalkan akses pasar ekspor kita."
Namun, klaim pemerintah tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Meskipun pemerintah menekankan pada "pengalihan" sumber impor, pertanyaan mengenai transparansi data impor dan dampaknya terhadap petani dan produsen dalam negeri tetap relevan. Apakah pengalihan ini benar-benar tidak akan berdampak negatif terhadap harga pasar domestik dan daya saing produk lokal? Belum ada data yang secara meyakinkan membuktikan hal tersebut.
Ancaman terhadap swasembada pangan dan energi bisa muncul dari beberapa aspek. Pertama, pengalihan impor, meskipun tidak meningkatkan volume secara keseluruhan, dapat menciptakan ketidakpastian bagi petani dan produsen dalam negeri. Jika harga impor dari AS lebih kompetitif, hal ini dapat menekan harga jual produk lokal dan mengurangi daya saing mereka. Kedua, ketergantungan pada satu negara pemasok utama, meskipun hanya untuk sebagian komoditas, menciptakan risiko geopolitik dan ekonomi. Perubahan kebijakan di AS, misalnya, dapat berdampak langsung pada pasokan dan harga komoditas di Indonesia.
Ketiga, klaim pemerintah mengenai tidak adanya penambahan kuota impor perlu diverifikasi secara independen. Data impor yang transparan dan akses publik terhadapnya sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Tanpa transparansi yang memadai, sulit untuk menilai apakah klaim pemerintah tersebut akurat dan sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.
Keempat, strategi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan akses pasar ekspor Indonesia ke AS. Apakah penurunan tarif impor untuk produk Indonesia ke AS akan sebanding dengan peningkatan impor komoditas pangan dan energi dari AS? Studi ekonomi yang komprehensif diperlukan untuk mengevaluasi dampak ekonomi makro dari kebijakan ini.
Kesimpulannya, keputusan pemerintah untuk meningkatkan impor pangan dan energi dari AS merupakan langkah strategis yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu upaya swasembada, perlu adanya transparansi data, kajian ekonomi yang mendalam, dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia dan tidak merugikan petani dan produsen dalam negeri dalam jangka panjang. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola risiko dan memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan komitmen terhadap swasembada pangan dan energi. Ke depan, pemerintah perlu mempublikasikan data yang lebih detail dan transparan untuk menjawab keraguan publik dan memastikan akuntabilitas kebijakan ini.