Jakarta, 26 Maret 2025 – Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB), lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Keputusan ini menandai langkah strategis Indonesia untuk memperkuat akses terhadap pendanaan pembangunan dan memperluas jejaring kerja sama ekonomi internasional. Namun, keanggotaan ini disertai kewajiban setoran modal dalam bentuk uang tunai, yang akan dibayarkan secara bertahap selama tujuh tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan keputusan tersebut seusai rapat internal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di NDB merupakan konsekuensi logis dari status Indonesia sebagai anggota BRICS. "New Development Bank merupakan bagian integral dari sistem perbankan di bawah payung BRICS. Sebagai anggota BRICS, Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk bergabung dalam NDB," jelas Airlangga.
Pernyataan Airlangga memberikan kepastian atas spekulasi yang beredar sebelumnya mengenai kemungkinan Indonesia bergabung dengan lembaga keuangan alternatif ini. Keanggotaan di NDB diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi Indonesia terhadap pendanaan pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, dan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mencapai target pembangunan berkelanjutan.
Namun, keputusan ini tidak tanpa konsekuensi finansial. Airlangga secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia diwajibkan untuk menyetor modal ke NDB sesuai dengan formula yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. "Bapak Presiden telah memutuskan kita akan bergabung, dan ada formula yang mengatur besaran kontribusi modal. Investasi ini akan dilakukan dalam bentuk uang," tegasnya.
Meskipun Airlangga enggan merinci besaran kontribusi modal yang harus disetor Indonesia, ia memastikan bahwa pembayaran dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tujuh tahun. "Pembayaran dapat dilakukan dalam tujuh tahun," ujarnya singkat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran tersebut. Keengganan untuk mengungkapkan angka pasti tersebut kemungkinan besar didasari oleh pertimbangan diplomasi dan negosiasi yang masih berlangsung antara Indonesia dan NDB.
Ketidakjelasan mengenai besaran kontribusi modal ini memicu sejumlah pertanyaan dan spekulasi di kalangan analis ekonomi. Beberapa pihak menilai bahwa keengganan pemerintah untuk mengungkapkan angka tersebut menunjukkan adanya negosiasi yang kompleks dan sensitif terkait besaran kontribusi Indonesia. Besaran kontribusi tersebut kemungkinan besar akan dihitung berdasarkan berbagai faktor, termasuk kapasitas ekonomi Indonesia, posisi Indonesia di dalam BRICS, serta kebutuhan pendanaan NDB.
Di sisi lain, bergabungnya Indonesia dengan NDB juga dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan multilateral yang didominasi oleh negara-negara maju. NDB, yang didirikan sebagai alternatif terhadap lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF), diharapkan dapat memberikan akses yang lebih adil dan merata terhadap pendanaan pembangunan bagi negara-negara berkembang.
Keanggotaan Indonesia di NDB juga berpotensi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum internasional. Dengan menjadi anggota NDB, Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lembaga tersebut, serta berkontribusi dalam membentuk arah pembangunan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Namun, keputusan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bahwa kontribusi modal ke NDB tidak membebani anggaran negara dan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang disetor ke NDB juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah merumuskan strategi yang jelas untuk memanfaatkan keanggotaan di NDB secara optimal. Pemerintah perlu mengidentifikasi proyek-proyek pembangunan prioritas yang dapat dibiayai melalui NDB, serta memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh NDB berjalan lancar dan efektif. Keterlibatan sektor swasta juga penting untuk memastikan keberhasilan proyek-proyek yang dibiayai oleh NDB.
Secara keseluruhan, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan NDB merupakan langkah strategis yang berpotensi untuk memberikan manfaat ekonomi dan politik yang signifikan bagi Indonesia. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola kontribusi modal secara efektif dan efisien, serta memanfaatkan keanggotaan di NDB untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini akan menjadi kunci keberhasilan. Publik menantikan informasi lebih lanjut mengenai detail besaran kontribusi dan rencana pemanfaatan dana tersebut.