Paris, Prancis – Di tengah kunjungan kerja di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, melakukan serangkaian pertemuan penting dengan Duta Besar dan perwakilan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang, serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia. Kehadiran para diplomat senior ini mencerminkan komitmen dan dukungan kuat negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung dalam organisasi ekonomi global yang prestisius tersebut.
Airlangga menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan berkelanjutan yang diberikan oleh negara-negara tersebut, sejak dimulainya diskusi aksesi Indonesia pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang tengah berlangsung. Dukungan ini, menurut Airlangga, merupakan faktor krusial dalam percepatan proses integrasi Indonesia ke dalam OECD.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Rabu (5/3/2025), Airlangga menyatakan dengan bangga, "Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD." Pernyataan ini menggarisbawahi pencapaian monumental Indonesia dalam kancah ekonomi internasional, sekaligus menjadi inspirasi bagi negara-negara ASEAN lainnya. Thailand, misalnya, menyusul langkah Indonesia dengan mengajukan permohonan aksesi pada Juni 2024.
Keanggotaan di OECD, menurut Airlangga, bukan sekadar simbol prestise, melainkan langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. "Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8% secara bertahap," tegasnya. Visi Indonesia Emas 2045, yang mencita-citakan Indonesia sebagai negara maju, sangat bergantung pada keberhasilan transformasi ekonomi yang didukung oleh keanggotaan di OECD.
Keanggotaan dalam OECD diharapkan dapat mempercepat proses transisi dan transformasi struktural di Indonesia. Akses yang lebih luas ke pasar global, peningkatan aliran modal asing, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan transfer teknologi mutakhir menjadi beberapa manfaat yang diproyeksikan. Transformasi menyeluruh di berbagai sektor ekonomi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan "jebakan negara berpenghasilan menengah" (middle-income trap) dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%-8% dalam dua dekade mendatang.
Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian proses aksesi dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan. Untuk memastikan konsistensi dan sinergi program pemerintah, aksesi OECD telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah terhadap upaya ini.
Sebagai langkah konkrit, Indonesia menargetkan penyampaian draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025. Dokumen ini akan menjadi landasan penting dalam menandai langkah selanjutnya dalam Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025. Indonesia berkomitmen untuk mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD agar memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan.
Untuk mendukung proses aksesi, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan krusial. Penguatan kapasitas melalui seminar dan workshop, pendampingan teknis, penyediaan tim ahli di Kementerian/Lembaga, dan dukungan penempatan perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya kolaborasi dan kerja sama internasional dalam mencapai tujuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga secara terbuka membuka peluang kolaborasi dan dukungan dari negara-negara anggota OECD. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesadaran (awareness) dan kapasitas di berbagai bidang. Dukungan teknis dan keahlian dari negara-negara anggota OECD akan menjadi faktor penentu keberhasilan proses aksesi ini. Kemitraan yang kuat dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, diyakini akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam bergabung dengan OECD dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Proses aksesi ini bukan hanya tentang bergabung dengan sebuah organisasi, tetapi tentang transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.