Jakarta, 30 Mei 2025 – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana kerja sama sektor peternakan antara Indonesia dan Prancis menyusul kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Indonesia, menurut Amran, berencana mengimpor sapi atau susu dari negara Eropa Barat tersebut. Namun, kerja sama ini disandarkan pada sebuah konsekuensi penting: Prancis harus membuka akses pasar bagi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah Indonesia.
Bukan hanya Prancis, Indonesia juga tengah menjajaki impor ternak dari berbagai negara lain, termasuk Selandia Baru. Namun, Amran menekankan pentingnya prinsip timbal balik dalam setiap kesepakatan perdagangan internasional. "Kita impor sapi, bisa sapi bisa susu. Tapi dengan catatan, CPO kita juga harus diterima," tegas Amran dalam wawancara eksklusif di kediaman pribadinya di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Pernyataan Mentan ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan domestik dengan peluang ekspor. Indonesia, sebagai produsen CPO terbesar dunia, menghadapi tantangan akses pasar di beberapa negara maju, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Amran mencatat ekspor CPO Indonesia ke Eropa mencapai angka yang signifikan, yaitu 2,3 juta ton, sementara ekspor ke Amerika Serikat mencapai 1,7 juta ton. Total ekspor ke kedua kawasan tersebut mencapai 4 juta ton.
Namun, angka tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan domestik dan ambisi ekspansi pasar. Pemerintah Indonesia tengah gencar menjalankan program B50, yang menargetkan campuran 50% biodiesel dan 50% solar konvensional pada tahun 2026. Program ambisius ini membutuhkan pasokan CPO yang besar, diperkirakan mencapai 5,3 juta ton.
Amran menjelaskan implikasi dari program B50 terhadap ekspor CPO. "Gini, sekarang ini kita ekspor ke Eropa itu 2,3 juta, kita ekspor ke Amerika 1,7 juta, berarti totalnya 4 juta ton. Kita butuh untuk B50 itu 5,3 juta. Untuk dari ekspor kita nanti dari 26 juta ton, kita butuh 5,3 juta ton alihkan biofuel. Artinya untuk pasar CPO nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah," papar Amran, merujuk pada kapasitas produksi CPO Indonesia yang melimpah.
Dengan kata lain, penggunaan CPO untuk program B50 tidak akan mengganggu pasar ekspor secara signifikan. Total ekspor CPO Indonesia tahun lalu mencapai 26 juta ton. Penggunaan 5,3 juta ton untuk B50 akan mengurangi angka ekspor menjadi 21 juta ton. Namun, Amran optimistis langkah ini justru berpotensi meningkatkan harga CPO di pasar global.
"Kami ekspor tahun lalu, 26 juta ton. Kalau kami cabut 5 juta ton, berarti tinggal 21 juta ton. Harganya naik apa turun? (Naik) Ya sudah itu," tandas Amran dengan keyakinan yang tinggi. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah memperhitungkan dampak dari program B50 terhadap dinamika pasar CPO internasional. Pengurangan pasokan di pasar global diyakini akan mendorong peningkatan harga, yang pada akhirnya akan menguntungkan Indonesia sebagai produsen utama.
Strategi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dan internasional. Impor sapi dan susu dari Prancis, yang merupakan bagian dari diversifikasi sumber pangan, diposisikan sebagai bagian dari perundingan yang lebih luas. Indonesia menawarkan akses ke pasar CPO yang besar sebagai imbalannya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi importir pasif, tetapi juga aktor aktif dalam perdagangan global, menegosiasikan kesepakatan yang saling menguntungkan.
Pernyataan Amran juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Program B50 tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga untuk meningkatkan nilai tambah CPO domestik. Dengan memanfaatkan CPO untuk biodiesel, Indonesia dapat mengurangi impor bahan bakar, meningkatkan pendapatan petani sawit, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, strategi ini juga bergantung pada keberhasilan negosiasi dengan negara-negara importir CPO, termasuk Prancis. Keberhasilan membuka akses pasar di Eropa dan Amerika Serikat akan menjadi kunci keberhasilan program B50 dan strategi perdagangan CPO Indonesia secara keseluruhan. Ke depan, perkembangan negosiasi perdagangan ini akan menjadi fokus perhatian, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Pernyataan Mentan Amran Sulaiman menjadi sinyal kuat bagi dunia internasional mengenai posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global.