Jakarta, 26 Februari 2025 – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bergerak cepat merespon keluhan para pengusaha, khususnya di sektor industri alas kaki, terkait hambatan perizinan investasi. Langkah tegas ini diambil setelah Luhut bertemu dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia dan perwakilan perusahaan global ternama seperti Adidas dan Nike beberapa hari lalu. Pertemuan tersebut menyingkap potensi investasi signifikan yang terancam terhambat oleh birokrasi yang rumit.
Potensi investasi yang dibicarakan tidaklah kecil. Luhut mengungkapkan minat kuat Adidas dan Nike untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Salah satu perusahaan bahkan berencana melipatgandakan pesanan hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Implikasinya sangat besar bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.
“Perhitungan kami, penambahan tenaga kerja bisa mencapai lebih dari 100.000 orang hanya dari satu merek. Asosiasi tersebut menyampaikan bahwa dengan harmonisasi perizinan, ratusan ribu lapangan kerja baru dapat segera tercipta,” ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan.
Namun, potensi emas ini terancam kandas akibat sejumlah kendala perizinan yang dikeluhkan Asosiasi Persepatuan Indonesia. Hambatan tersebut meliputi proses pembebasan lahan yang berbelit, perizinan modal yang rumit, dan permasalahan terkait penetapan upah. Ketiga hal ini, menurut Luhut, menjadi penghambat utama bagi investor asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Situasi ini mendorong Luhut untuk mengambil tindakan proaktif. Ia tak hanya sekedar mendengarkan keluhan, tetapi langsung mengambil langkah koordinasi antar kementerian terkait. Lebih jauh lagi, Luhut mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi tegas untuk mengatasi permasalahan ini dengan segera.
“Presiden sudah memberikan instruksi untuk cepat bereaksi. Kita bisa segera bertemu dengan mereka dan saya sudah menelepon beberapa menteri yang terkait dengan permasalahan yang ada di kementerian masing-masing,” jelas Luhut. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi hambatan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Langkah cepat yang diambil Luhut ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kecepatan respon ini dinilai penting mengingat besarnya potensi investasi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Ratusan ribu lapangan kerja yang terancam hilang akibat birokrasi yang berbelit, menjadi motivasi utama bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
Presiden Joko Widodo, melalui Luhut, menganggap kendala-kendala tersebut bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi. Beliau menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk mempercepat proses perizinan dan menciptakan solusi yang efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya mempermudah akses investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kecepatan respon pemerintah dalam hal ini juga menunjukkan sikap proaktif dalam menarik investasi asing. Di tengah persaingan global untuk menarik investasi, Indonesia perlu menunjukkan kemampuannya dalam memberikan kemudahan berinvestasi dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Kecepatan dan efisiensi birokrasi menjadi kunci utama untuk memenangkan persaingan ini.
Langkah Luhut menelepon beberapa menteri terkait menunjukkan pendekatan kolaboratif yang diusung pemerintah. Koordinasi antar kementerian menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang multisektoral seperti ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan berbagai hambatan perizinan dapat diatasi secara terintegrasi dan efektif.
Permasalahan pembebasan lahan, misalnya, melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sementara itu, perizinan modal dan masalah upah melibatkan Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Ketenagakerjaan. Koordinasi yang efektif antar kementerian ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses investasi.
Keberhasilan upaya ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi asing yang masuk akan meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, langkah cepat dan proaktif yang diambil oleh Luhut dan pemerintah patut diapresiasi.
Namun, keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada koordinasi antar kementerian. Perlu juga adanya evaluasi dan perbaikan sistem perizinan secara menyeluruh. Sistem perizinan yang rumit dan berbelit seringkali menjadi penghambat utama bagi investor. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi birokrasi yang berkelanjutan untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan efisien.
Ke depan, diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan menarik investasi asing, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Keberhasilan ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera. Kasus ini menjadi tolok ukur kecepatan dan efektivitas pemerintah dalam merespon kebutuhan investor dan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif.