Jakarta, 27 Februari 2025 – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil melakukan efisiensi anggaran negara senilai Rp 306 triliun (sekitar US$ 20 miliar). Langkah signifikan ini, yang didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025, bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan realokasi dana dari program-program yang dinilai tidak efektif dan efisien.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memberikan penjelasan rinci mengenai langkah efisiensi ini dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Westin Jakarta. Hashim menekankan bahwa efisiensi ini bukanlah pengurangan anggaran secara keseluruhan, melainkan pergeseran alokasi dana dari program-program yang dianggapnya "konyol" – istilah yang digunakannya untuk menggambarkan program-program yang tidak memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
"Ini bukan pengurangan anggaran, melainkan realokasi. Anggaran yang semula dialokasikan untuk program-program yang tidak perlu, yang saya sebut sebagai program ‘konyol’, kini dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat," tegas Hashim.
Salah satu program prioritas yang menerima suntikan dana signifikan dari hasil efisiensi ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG pada tahun 2025. Namun, berkat efisiensi anggaran, Hashim menyatakan bahwa alokasi dana untuk MBG akan ditingkatkan secara substansial, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.
"Kita akan menambah alokasi untuk MBG dari Rp 71 triliun menjadi lebih dari ratusan triliun rupiah. Langkah ini diproyeksikan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Bappenas, peningkatan anggaran MBG ini diperkirakan dapat berkontribusi hingga 1,99% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Hashim.
Lebih jauh, Hashim mengungkapkan ambisi pemerintah untuk mencapai efisiensi anggaran sebesar US$ 20 miliar setiap tahunnya. Dengan proyeksi efisiensi sebesar ini selama lima tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo, total efisiensi yang dapat dicapai mencapai US$ 100 miliar.
"Pemerintah optimistis dapat mencapai efisiensi sebesar US$ 20 miliar setiap tahunnya. Mengapa? Karena APBN kita akan terus bertumbuh. Namun, kita akan terus berupaya memangkas kebocoran anggaran, menghilangkan pemborosan, dan menghapus program-program yang tidak efektif. Target US$ 20 miliar per tahun ini merupakan komitmen kita," jelas Hashim.
Potensi keuntungan dari efisiensi anggaran ini diperluas lagi dengan rencana pemanfaatan dana tersebut melalui Danantara, sebuah lembaga investasi. Hashim memperkirakan, dengan skema co-investment 50% dengan investor asing, dana efisiensi dapat berkembang hingga 3-4 kali lipat.
"Danantara akan melakukan co-investment 50% dengan investor asing. US$ 20 miliar dari efisiensi ditambah US$ 20 miliar dari investor asing akan menghasilkan ekuitas sebesar US$ 40 miliar. Dengan leverage 3-4 kali lipat, potensi keuntungannya bisa mencapai US$ 160 miliar dalam satu tahun. Ini potensi yang sangat besar, terutama jika dibandingkan dengan kemampuan swasta yang mungkin tidak dapat mencapai leverage setinggi itu," papar Hashim.
Kesimpulannya, langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan strategi kunci dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien. Realokasi anggaran dari program-program yang tidak produktif ke program-program prioritas seperti MBG menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ambisi untuk mencapai efisiensi US$ 20 miliar per tahun dan pemanfaatan potensi investasi melalui Danantara menunjukkan visi jangka panjang pemerintah dalam mengelola sumber daya negara secara optimal dan berkelanjutan. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program yang didanai dari hasil efisiensi ini menjadi kunci keberhasilan dan kepercayaan publik. Keberhasilan program ini juga bergantung pada pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran, menghindari potensi penyimpangan dan korupsi.