JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan urgensi penguatan ekosistem industri hijau di Indonesia sebagai kunci daya saing global dan magnet investasi asing. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya proteksionisme perdagangan internasional yang memprioritaskan produk ramah lingkungan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa (UE) telah menerapkan regulasi ketat yang menyulitkan masuknya produk-produk yang tidak memenuhi standar keberlanjutan, baik dari proses produksi maupun karakteristik produk akhir.
Kebijakan-kebijakan tersebut, menurut Menteri Agus, membentuk hambatan nyata bagi eksportir Indonesia. AS, misalnya, menerapkan "polluter import fee" atau pungutan impor bagi produk yang dianggap mencemari lingkungan. Inggris memberlakukan kebijakan anti-deforestasi untuk komoditas tertentu, sementara UE menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mengenakan pajak karbon pada barang impor yang dianggap kurang ramah lingkungan. Ketiga kebijakan ini, dan kebijakan serupa di negara-negara lain, secara efektif membatasi akses pasar bagi produk-produk yang tidak memenuhi standar keberlanjutan yang semakin ketat.
"Sertifikasi dan penghargaan industri hijau bukan sekadar formalitas," tegas Menteri Agus saat ditemui wartawan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (8/5/2025). "Ini menjadi kunci akses bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional yang semakin selektif, terutama di pasar-pasar utama seperti UE, Inggris, dan Amerika Serikat." Keberadaan sertifikasi ini, lanjutnya, akan menjadi bukti komitmen perusahaan Indonesia terhadap praktik produksi berkelanjutan dan menjadi jaminan bagi importir di negara tujuan.
Lebih dari sekadar akses pasar, pengembangan industri hijau juga menjadi daya tarik investasi yang signifikan. Lembaga keuangan dan investor internasional semakin menunjukkan minat yang besar untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Hal ini didorong oleh kesadaran global akan perubahan iklim dan dampak lingkungan dari aktivitas industri. Tren ini, menurut Menteri Agus, memberikan peluang emas bagi Indonesia untuk menarik arus modal asing yang lebih besar.
"Ketertarikan para pendana dan lembaga keuangan untuk membiayai transformasi industri menuju model yang lebih hijau sangat besar, dan kami sangat optimistis," ujar Menteri Agus. Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah berupaya mempercepat proses transformasi ini dengan menyediakan dukungan pembiayaan yang memadai bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen beralih ke industri hijau.
Upaya pemerintah ini diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang akan mengatur fasilitasi pembiayaan bagi industri hijau. Peraturan ini akan mengatur pembentukan Green Industry Service Company (GISCO), sebuah badan yang akan berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan investor dan perusahaan yang membutuhkan pendanaan untuk melakukan transformasi.
"Kami sedang dalam proses persiapan penerbitan Permenperin tentang fasilitasi pembiayaan industri hijau," jelas Menteri Agus. "GISCO akan menjadi jembatan antara investor, termasuk lembaga keuangan internasional, dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin bertransformasi menuju industri hijau. Peran GISCO adalah memfasilitasi pendanaan program-program transformasi tersebut."
Peran GISCO diharapkan mampu mengatasi beberapa kendala yang selama ini dihadapi perusahaan dalam beralih ke model produksi yang lebih berkelanjutan. Kendala tersebut antara lain akses terhadap teknologi ramah lingkungan yang terkadang mahal dan kompleks, kurangnya pemahaman tentang regulasi dan standar keberlanjutan, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau. Dengan adanya GISCO, diharapkan perusahaan dapat memperoleh dukungan teknis dan finansial yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi dengan lebih mudah dan efisien.
Lebih lanjut, Menteri Agus menekankan bahwa pengembangan industri hijau bukan hanya sekadar tuntutan pasar internasional, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi Indonesia. Dengan beralih ke model produksi yang lebih berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor ekonomi hijau. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah pemerintah dalam mendorong industri hijau juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target pembangunan berkelanjutan. Penguatan ekosistem industri hijau akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mencapai target tersebut, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global yang semakin kompetitif. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri hijau di kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia. Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, peran GISCO dan dukungan kebijakan pemerintah lainnya menjadi sangat krusial dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan industri hijau yang maju dan berdaya saing.