Jakarta, 4 Juni 2025 – Pemerintah memberikan angin segar bagi masyarakat dengan memberikan diskon tiket kereta api hingga 30% selama periode Juni dan Juli 2025. Program insentif ini menyasar moda transportasi kereta api jarak jauh, namun menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan program serupa untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan Whoosh. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan penjelasan terkait hal ini.
Dalam keterangan persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Erick Thohir menyatakan belum ada pembahasan detail mengenai kemungkinan pemberian diskon tiket untuk KCJB. “Belum disampaikan sedetail itu, baru yang kereta biasa,” tegasnya. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa hingga saat ini, fokus pemerintah masih tertuju pada pemberian diskon untuk kereta api jarak jauh yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Sebelumnya, PT KAI telah secara resmi mengumumkan program diskon tiket kereta api jarak jauh sebesar 30% untuk kelas ekonomi nonsubsidi. Program ini berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025, dengan periode keberangkatan yang sama. Ketersediaan tiket diskon dapat diakses melalui berbagai kanal penjualan resmi KAI, termasuk aplikasi Access by KAI dan situs booking.kai.id.
Namun, program diskon ini memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan oleh calon penumpang. Pertama, pembelian tiket harus dilakukan dalam periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Kedua, periode keberangkatan juga dibatasi pada rentang waktu yang sama. Ketiga, diskon tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan program diskon atau reduksi harga lainnya. Keempat, tiket yang telah dibeli dengan tarif diskon tetap dapat dibatalkan atau diubah jadwal keberangkatannya sesuai dengan aturan yang berlaku di PT KAI. Kelima, dan yang tak kalah penting, ketersediaan tiket diskon terbatas dan berlaku selama alokasi tiket diskon masih tersedia.
Kejelasan mengenai penerapan program diskon ini untuk kereta api jarak jauh memberikan kontras yang signifikan dengan ketidakpastian terkait penerapan program serupa untuk KCJB. Ketiadaan pembahasan detail mengenai diskon tiket KCJB menimbulkan beberapa spekulasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa perbedaan harga tiket yang signifikan antara kereta api jarak jauh dan KCJB menjadi salah satu pertimbangan utama. KCJB, yang dikenal dengan harga tiketnya yang relatif tinggi, mungkin dianggap kurang membutuhkan insentif berupa diskon untuk menarik minat penumpang.
Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pemberian diskon untuk KCJB dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan jumlah penumpang dan popularitas moda transportasi modern ini. Apalagi, mengingat proyek KCJB merupakan proyek strategis nasional dengan investasi yang besar, peningkatan jumlah penumpang dapat berkontribusi pada keberlanjutan operasional dan pengembalian investasi.
Ketidakjelasan mengenai kebijakan diskon untuk KCJB juga menimbulkan pertanyaan mengenai strategi pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan. Pemerintah telah gencar mempromosikan penggunaan transportasi publik sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di perkotaan. Pemberian diskon tiket kereta api, baik jarak jauh maupun cepat, dapat dianggap sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut.
Namun, keputusan untuk tidak memberikan diskon untuk KCJB, jika memang demikian, dapat diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa pemerintah lebih memprioritaskan program diskon untuk kereta api jarak jauh yang melayani masyarakat luas dengan harga tiket yang lebih terjangkau. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lebih lanjut, perlu dipertimbangkan pula aspek komersial dari KCJB. Sebagai proyek yang melibatkan investasi besar dari berbagai pihak, KCJB mungkin memiliki perhitungan bisnis tersendiri yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memberikan diskon tiket. Faktor-faktor seperti tingkat hunian, biaya operasional, dan target profitabilitas perlu dianalisa secara komprehensif.
Ke depan, publik menantikan kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai kebijakan diskon tiket KCJB. Transparansi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keberhasilan program-program pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi publik. Keputusan final mengenai diskon tiket KCJB akan menjadi indikator penting dalam strategi pemerintah untuk mengembangkan dan mempromosikan moda transportasi kereta api cepat di Indonesia. Apakah pemerintah akan tetap berpegang pada keputusan untuk saat ini hanya memberikan diskon pada kereta api jarak jauh, atau akan mempertimbangkan kembali untuk memberikan insentif yang sama kepada KCJB, masih menjadi pertanyaan yang menanti jawaban. Perkembangan selanjutnya akan sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama para calon penumpang KCJB.