Jakarta – Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam meredakan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers virtual Jumat (25/4/2025), secara terbuka menyatakan kesediaan pemerintah untuk mencabut atau memodifikasi sejumlah regulasi domestik sebagai bagian dari negosiasi bilateral. Langkah ini merupakan strategi untuk menghindari penerapan tarif impor resiprokal yang berpotensi merugikan perekonomian Indonesia.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendekatan AS dalam negosiasi perdagangan tidak hanya berfokus pada tarif, melainkan juga pada berbagai regulasi dan prosedur yang dianggap menghambat akses pasar bagi perusahaan-perusahaan Amerika. "Dalam konteks ini, kita akan mengevaluasi regulasi-regulasi yang ada dan mempertimbangkan pencabutan atau modifikasi, baik untuk kepentingan bisnis di Indonesia sendiri maupun untuk memuluskan jalannya negosiasi," tegasnya.
Deregulasi yang diusulkan, menurut Sri Mulyani, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar upaya untuk memberikan perlakuan khusus kepada AS, melainkan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi seluruh pelaku bisnis, baik domestik maupun asing. "Deregulasi ini bertujuan untuk mengurangi beban dan hambatan bagi sektor swasta, bukan ditujukan untuk negara tertentu. Tim deregulasi dan substansi akan terus membahas hal ini bersama Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto," jelasnya.
Sri Mulyani menekankan pentingnya regulasi yang sederhana, efektif, dan mendukung daya saing industri nasional. Regulasi yang rumit dan berbelit-belit justru akan menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat pertumbuhan ekonomi. "Kementerian Keuangan, bersama kementerian dan lembaga terkait, akan terus memperbaiki dan membenahi berbagai regulasi yang dianggap menghambat daya saing," tambahnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto turut memberikan keterangan mengenai perkembangan negosiasi. Ia menyatakan bahwa pemerintah AS mengapresiasi respons cepat dan pendekatan proaktif Indonesia. Proposal yang diajukan Indonesia disambut baik dan akan dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis.
"Pemerintah AS mengapresiasi strategi, pendekatan, dan proposal yang diajukan Indonesia. Kedua pihak sepakat untuk mempercepat proses negosiasi di tingkat teknis. Bahkan, lima sektor khusus telah diidentifikasi untuk membentuk kelompok kerja guna mempercepat pembahasan," ungkap Airlangga.
Indonesia, lanjut Airlangga, telah menandatangani perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Hal ini menandai dimulainya fase negosiasi awal, di mana Indonesia termasuk dalam 20 negara yang telah memulai proses tersebut.
Langkah selanjutnya, pemerintah akan melakukan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri, sambil terus berkomunikasi dengan pihak AS untuk melanjutkan negosiasi teknis. "Upaya pendekatan Indonesia telah diterima dan diapresiasi dengan baik oleh USTR, Departemen Perdagangan (Commerce), dan Departemen Keuangan (Treasury) AS. Semua pihak membuka ruang dialog dan memberikan kesempatan untuk pembahasan teknis secara detail dalam dua minggu ke depan. Ini merupakan momentum yang baik untuk mendorong reformasi struktural yang sedang dilakukan untuk mendorong perdagangan dan investasi," jelas Airlangga.
Sri Mulyani menambahkan bahwa proposal Indonesia dinilai sebagai salah satu yang paling lengkap, detail, dan diajukan paling awal di antara negara-negara lain. Hal ini menjadi nilai tambah bagi posisi tawar Indonesia dalam perundingan.
"Indonesia mendapatkan apresiasi atas respons cepat untuk berdialog dan bernegosiasi. Proposal Indonesia yang lengkap dan detail, yang menggambarkan kerja sama yang saling menguntungkan, juga mendapat apresiasi," imbuh Sri Mulyani.
Namun, Sri Mulyani juga menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Trump. Informasi ini didapat dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang menyampaikan bahwa Trump cenderung memberikan keuntungan kepada negara yang pertama kali memulai negosiasi (first mover advantage).
"Scott Bessent menyampaikan bahwa Presiden Trump biasanya menghargai ‘first mover’ dan memberikan keuntungan kepada mereka. Namun, pesan utamanya adalah keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Trump," jelas Sri Mulyani. Oleh karena itu, upaya komunikasi dan penyampaian proposal yang saling menguntungkan menjadi sangat krusial dalam negosiasi ini. Pemerintah Indonesia tampaknya siap mengambil langkah-langkah berani untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah dinamika perdagangan global yang penuh tantangan. Keberhasilan negosiasi ini akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tuntutan dari AS, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap reformasi struktural yang berkelanjutan.