Jakarta, 8 April 2025 – Pemerintah Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat (AS) paling lambat pekan depan untuk melakukan negosiasi intensif terkait kebijakan tarif impor baru sebesar 32% yang diberlakukan AS terhadap sejumlah produk Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan unilateral AS yang mulai berlaku bertahap, dengan tarif 10% efektif 5 April dan melonjak menjadi 32% pada 9 April 2025.
Keputusan untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas untuk menghindari langkah retaliasi atau balasan yang dapat memperkeruh hubungan bilateral. Meskipun demikian, negosiasi ini diprediksi akan berjalan alot, mengingat banyak negara lain yang juga tengah berupaya melobi pemerintah AS untuk meninjau kembali kebijakan tarif impor tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025), menjelaskan bahwa pemerintah telah dan terus melakukan komunikasi intensif dengan pihak AS, khususnya melalui US Trade Representative (USTR). "Bapak Presiden sudah mengarahkan agar kita memberikan masukan kepada Amerika. Harapannya, Amerika sendiri menyadari bahwa kebijakan ini dikenakan kepada seluruh negara, sehingga banyak negara yang ingin bernegosiasi," ujar Airlangga.
Pemerintah saat ini tengah merumuskan proposal konkret yang akan diajukan kepada AS. Proposal tersebut akan memuat sejumlah upaya relaksasi perdagangan dan akan menjadi bahan utama dalam negosiasi mendatang. Airlangga menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di Indonesia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai rencana perjalanan delegasi ke AS. Ia menyatakan bahwa negosiasi akan dimulai pekan depan, dengan tim yang dipimpin oleh Menko Airlangga dan melibatkan Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Tim negosiasi ini akan beranggotakan banyak pihak, dengan Menko Airlangga, Menlu, dan Menkeu sebagai pemimpin. Keberangkatan Bu Menkeu ke pertemuan Spring Meeting pada tanggal 20 April mendatang juga akan dimanfaatkan untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait di AS," jelas Febrio. Ia menambahkan bahwa proposal yang akan diajukan merupakan hasil kajian mendalam pemerintah dan telah mengakomodasi masukan dari pelaku usaha. "Proposal ini merupakan paket komprehensif yang melibatkan pemerintah dan pelaku usaha, sehingga diharapkan negosiasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan," tambahnya.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Reza, memberikan kepastian jadwal keberangkatan delegasi. "Paling lambat tanggal 17 April 2025, tim akan berangkat ke AS. Meskipun tarif baru telah diberlakukan, negosiasi akan tetap dilakukan. Semua hal tidak akan dibahas sebelum tanggal 9 April, saat tarif baru mulai berlaku," tegas Faisol. Ia menambahkan bahwa rincian anggota delegasi masih dalam proses finalisasi.
Kebijakan tarif impor AS yang kontroversial ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha Indonesia, terutama di sektor-sektor yang terdampak langsung. Negosiasi yang akan dilakukan oleh delegasi Indonesia diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Keberhasilan negosiasi ini akan sangat penting bagi keberlangsungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan AS, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pertemuan di AS ini bukan hanya sekadar negosiasi tarif, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dengan AS. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kerja sama ekonomi dengan AS, dan berharap negosiasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam delegasi ini juga menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ini dan mencari solusi yang berkelanjutan.
Proses negosiasi yang akan dijalani Indonesia di AS diprediksi akan penuh tantangan. Selain menghadapi tekanan dari AS, Indonesia juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap sektor-sektor ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi negosiasi yang tepat sangat krusial untuk mencapai hasil yang optimal. Suksesnya negosiasi ini akan menjadi penentu bagi kelangsungan perdagangan Indonesia dengan AS dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Keberangkatan delegasi ke AS ini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya potensi dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS terhadap perekonomian Indonesia. Publik berharap delegasi dapat bernegosiasi dengan tegas namun tetap mengedepankan diplomasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan Indonesia. Transparansi dan keterbukaan informasi mengenai perkembangan negosiasi juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Secara keseluruhan, perjalanan delegasi Indonesia ke AS pekan depan merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Hasil dari negosiasi ini akan menentukan arah hubungan ekonomi bilateral Indonesia-AS ke depan, dan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan melindungi kepentingan nasional.