Jakarta, 23 Maret 2025 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan capaian signifikan dalam penghimpunan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB), yang telah mencapai angka Rp 7,3 triliun. Angka ini termasuk pendapatan investasi sebesar Rp 716 miliar, menunjukkan keberhasilan strategi pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi risiko bencana alam. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, memaparkan keberhasilan ini dalam keterangan resminya Minggu lalu.
Suahasil menjelaskan bahwa PFB merupakan hasil akumulasi dana dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Ia menekankan pentingnya pendekatan pooling fund atau pengumpulan dana secara terpusat ini sebagai strategi mitigasi risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan.
"Konsep ini didasarkan pada prinsip pengumpulan dana secara bertahap, yang kemudian disimpan dan dikelola secara profesional untuk digunakan saat terjadi bencana," ujar Suahasil. "Kita mengumpulkan dana, menjaganya, dan menggunakannya hanya ketika situasi benar-benar membutuhkan. Logikanya mirip dengan asuransi; kita menyisihkan sebagian dana untuk mengantisipasi risiko di masa depan," tambahnya.
Strategi ini, yang telah diterapkan selama kurang lebih lima tahun terakhir, menunjukkan pergeseran paradigma dalam penanganan bencana di Indonesia. Alih-alih mengandalkan alokasi anggaran tahunan yang fluktuatif dan berpotensi tidak memadai saat terjadi bencana besar, pemerintah kini membangun cadangan dana yang signifikan dan dikelola secara investasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban fiskal negara yang kerap kali membengkak secara drastis ketika bencana melanda.
Suahasil menjelaskan bahwa setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 250 miliar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal untuk penanggulangan bencana tanggap darurat. Namun, angka ini seringkali ditambah dengan anggaran tambahan di tahun berjalan, dengan rata-rata penambahan lebih dari Rp 4 triliun dalam tiga tahun terakhir. Perbandingan antara alokasi tahunan yang relatif tetap dengan potensi kebutuhan yang sangat bervariasi inilah yang mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan PFB.
"Dengan adanya PFB, kita memiliki cadangan dana yang cukup besar untuk menghadapi berbagai skenario bencana," tegas Suahasil. "Dana ini tidak hanya disimpan, tetapi juga diinvestasikan, sehingga menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat memperkuat akumulasi dana dan mendukung kegiatan penanggulangan bencana."
Keberhasilan pengelolaan investasi PFB terlihat dari pendapatan sebesar Rp 716 miliar yang telah dihasilkan. Angka ini menunjukkan potensi pertumbuhan dana yang signifikan dan keberhasilan strategi investasi yang diterapkan oleh Kemenkeu. Suahasil menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pengelolaan PFB untuk memastikan efektivitas dan transparansi.
"Keberhasilan pengelolaan PFB ini tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen berbagai pihak," ungkap Suahasil. "Kami berharap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat berkolaborasi lebih erat dengan Kemenkeu dalam menjaga dan memanfaatkan dana ini secara optimal saat dibutuhkan."
Pendekatan PFB ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal negara terhadap risiko bencana. Dengan akumulasi dana yang signifikan dan strategi investasi yang tepat, pemerintah dapat merespon bencana secara lebih efektif dan efisien, mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, serta memastikan bantuan tepat waktu bagi masyarakat yang terdampak.
Keberhasilan mencapai angka Rp 7,3 triliun merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih handal dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya fokus pada respons darurat, tetapi juga pada upaya pencegahan dan mitigasi risiko bencana di masa depan. Pendekatan yang proaktif dan berbasis investasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang rentan terhadap bencana alam.
Namun, keberhasilan ini juga memerlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Transparansi dalam pengelolaan dana dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk tujuan yang telah ditetapkan. Ke depan, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai optimalisasi strategi investasi dan mekanisme penyaluran dana untuk memastikan PFB dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga terkait, termasuk BNPB, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil, juga menjadi kunci keberhasilan jangka panjang PFB. Dengan kerja sama yang solid dan strategi yang terukur, PFB diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan bencana alam di masa mendatang. Keberadaan PFB ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari dampak buruk bencana alam dan membangun Indonesia yang lebih tangguh.