Jakarta, 6 Mei 2025 – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil sikap tegas terhadap mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melanggar aturan dan standar operasional prosedur (SOP). Ancaman pemutusan kontrak dilayangkan sebagai respons atas serangkaian insiden, termasuk kasus keracunan massal yang terjadi di Cianjur beberapa waktu lalu. Langkah ini diungkapkan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat.
Lodewyk menegaskan bahwa BGN tidak akan mentolerir kelalaian dan pelanggaran yang membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat program MBG. "Sanksi akan diberikan kepada Satuan Pelaksana Penyediaan Pangan (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran. Untuk pelanggaran pertama, seperti kasus di Cianjur, akan diberikan peringatan keras. Namun, jika pelanggaran terulang, khususnya yang berdampak serius seperti keracunan, maka pemutusan kontrak akan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan," tegas Lodewyk. Ia menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak merupakan prioritas utama BGN, dan tindakan tegas ini diambil untuk memastikan terwujudnya hal tersebut.
Lebih lanjut, Lodewyk menjelaskan mekanisme pengawasan yang akan diperketat. Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, berkoordinasi dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan, telah merumuskan pedoman sanksi yang jelas dan terukur. Inspektur Utama BGN pun telah menerjunkan tim investigasi untuk memantau langsung kondisi di lapangan, khususnya di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi pelanggaran. "Tim kami fokus pada wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi terjadi masalah. Pengawasan ketat akan dilakukan mulai dari proses pengolahan makanan di dapur hingga distribusi dan penyaluran ke sekolah-sekolah," ujarnya.
Lodewyk juga menyoroti pentingnya pengawasan berlapis selama proses distribusi makanan. Ia khawatir akan adanya potensi sabotase atau kecurangan yang dapat merusak reputasi BGN dan membahayakan penerima manfaat. "Pengawasan tidak hanya berhenti di dapur. Distribusi makanan hingga ke sekolah juga harus diawasi ketat untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, termasuk kemungkinan adanya campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tambahnya. Hal ini menunjukkan komitmen BGN untuk memastikan integritas dan kualitas program MBG dari hulu hingga hilir.
Selain sanksi tegas, BGN juga berencana untuk merevisi sistem insentif bagi SPPG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa akan diterapkan sistem pemeringkatan SPPG melalui sertifikasi dan akreditasi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada SPPG yang berprestasi dan konsisten menjaga kualitas pelayanan.
"Saat ini, besaran insentif masih bersifat umum. Ke depan, akan ada pemeringkatan SPPG berdasarkan akreditasi yang akan ditetapkan melalui kerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN). SPPG akan dikategorikan berdasarkan kinerja dan kualitasnya, misalnya unggul, baik sekali, atau baik. Besaran insentif akan disesuaikan dengan kategori yang diperoleh," jelas Dadan. Sistem ini diharapkan dapat mendorong SPPG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitasnya, demi terciptanya program MBG yang lebih optimal dan bermutu.
Proses pemeringkatan ini direncanakan akan dimulai setelah target pembangunan 1.994 unit SPPG tercapai, yang ditargetkan pada akhir Mei 2025. Dengan demikian, sistem insentif yang lebih adil dan terukur akan segera diterapkan untuk memberikan motivasi dan penghargaan yang sesuai dengan kinerja masing-masing SPPG. Langkah ini menunjukkan komitmen BGN untuk meningkatkan kualitas program MBG secara berkelanjutan.
Implementasi sistem akreditasi ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan melalui program MBG. Dengan adanya standar yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan insiden yang merugikan, seperti kasus keracunan di Cianjur. BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan kualitas program MBG agar tetap terjaga kredibilitas dan manfaatnya bagi anak-anak Indonesia. Sistem pemeringkatan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab para mitra SPPG dalam menjalankan tugasnya.
Ke depan, BGN akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program MBG melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan pengawasan, penegakan sanksi, dan pemberian insentif yang lebih terukur. Komitmen BGN untuk memastikan terselenggaranya program MBG yang aman, sehat, dan bergizi bagi anak-anak Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Dengan adanya langkah-langkah tegas dan terukur ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi generasi penerus bangsa. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG juga akan terus ditingkatkan untuk memastikan kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga. BGN berharap kerjasama yang baik dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, dapat terus terjalin untuk mendukung keberhasilan program MBG.