Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan pilar penting sistem kesehatan Indonesia. Program ini menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang menjadi tanggungan orang tua peserta. Namun, pertanyaan krusial sering muncul: sampai usia berapa anak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan orang tuanya? Aturan yang mengatur hal ini memiliki implikasi signifikan bagi keluarga dan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan itu sendiri.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menjadi rujukan utama dalam menjawab pertanyaan tersebut. Perpres ini secara tegas menetapkan batas usia tanggungan anak dalam BPJS Kesehatan orang tua adalah 21 tahun. Namun, terdapat pengecualian penting yang memperpanjang masa tanggungan hingga usia 25 tahun. Pengecualian ini berlaku khusus bagi anak yang masih tercatat sebagai mahasiswa atau pelajar yang menempuh pendidikan formal. Dengan kata lain, selama anak berusia di bawah 25 tahun dan aktif mengikuti pendidikan formal, ia masih dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui tanggungan orang tuanya.
Setelah melewati batas usia 21 tahun tanpa menempuh pendidikan formal, atau mencapai usia 25 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan formal, status kepesertaan anak akan dinonaktifkan. Anak tersebut kemudian wajib mendaftarkan diri secara mandiri sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan keuangan bagi keluarga, terutama dalam mempersiapkan biaya iuran BPJS Kesehatan bagi anak setelah melewati batas usia tanggungan orang tua.
Ketentuan ini berlaku dengan beberapa syarat tambahan. Anak yang dimaksud adalah anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat. Perlu ditekankan bahwa status perkawinan dan kondisi ekonomi anak juga berpengaruh. Anak yang telah menikah atau memiliki penghasilan sendiri, terlepas dari usianya, tidak lagi dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan orang tuanya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program JKN dengan memastikan hanya mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan yang mendapatkannya. Setiap peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) hanya diperbolehkan mencantumkan maksimal empat anggota keluarga sebagai tanggungan, termasuk suami/istri dan maksimal tiga orang anak.
Peraturan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi keluarga, terutama mereka yang memiliki anak yang menempuh pendidikan tinggi yang membutuhkan waktu lebih dari 21 tahun. Proses transisi dari tanggungan orang tua ke kepesertaan mandiri membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak terjadi celah perlindungan kesehatan. Penting bagi orang tua untuk memahami mekanisme pendaftaran BPJS Kesehatan mandiri dan mempersiapkan biaya iuran yang harus ditanggung anak setelah masa tanggungan berakhir.
Proses pendaftaran BPJS Kesehatan secara mandiri dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Mobile JKN, memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat. Namun, akses teknologi dan literasi digital masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pihak BPJS Kesehatan.
Selain regulasi usia tanggungan, isu lain yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah sistem iuran. Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan kelas pelayanan rawat inap (kelas 1, 2, dan 3). Namun, pemerintah berencana menghapus sistem kelas secara bertahap hingga tahun 2025 dan menggantinya dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan satu tarif iuran. Perubahan ini diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Masa transisi ini memberikan waktu bagi BPJS Kesehatan untuk beradaptasi dan masyarakat untuk memahami sistem baru. Selama masa transisi, sistem iuran lama masih berlaku.
Namun, perubahan sistem iuran ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan. Laporan keuangan BPJS Kesehatan menunjukkan adanya defisit yang cukup signifikan pada tahun 2024, yang disebabkan oleh peningkatan jumlah peserta tanpa diimbangi dengan kenaikan iuran sejak tahun 2020. Hal ini memicu rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2025. Kenaikan iuran ini diharapkan dapat menutup defisit dan memastikan keberlangsungan program JKN. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi peserta, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah.
Kesimpulannya, batas usia tanggungan anak dalam BPJS Kesehatan orang tua merupakan regulasi yang kompleks dengan implikasi luas. Peraturan ini, meskipun bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program JKN, menuntut perencanaan yang matang dari keluarga dan transparansi serta sosialisasi yang efektif dari BPJS Kesehatan. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan keberlanjutan keuangan program JKN, termasuk dalam konteks perubahan sistem iuran dan rencana kenaikan iuran di masa mendatang. Komunikasi yang efektif antara BPJS Kesehatan dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.