Jakarta, 6 April 2025 – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, mendesak pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khusus guna mensubsidi pangan. Langkah ini dinilai krusial sebagai upaya antisipatif terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H/2025 M.
Dalam keterangan resminya, Minggu (6/4/2025), Arief menekankan pentingnya peran APBD dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi yang kerap kali meningkat signifikan pada periode hari raya besar. Ia secara langsung meminta para bupati untuk memprioritaskan alokasi anggaran tersebut. "Saya berharap teman-teman bupati bisa memiliki atau mempersiapkan APBD khusus pangan agar gerakan pangan murah yang sudah kita lakukan ini bisa dirasakan masyarakat luas," tegas Arief.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kondisi pasokan pangan nasional yang secara umum dinilai stabil menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Arief menuturkan bahwa pasokan komoditas pangan utama terpantau aman dan terkendali, bahkan cenderung surplus. Aliran komoditas dari petani dan peternak ke berbagai pasar di Indonesia tercatat meningkat, memberikan indikasi positif terhadap ketersediaan bahan pangan.
"Secara umum, semua komoditas pada kegiatan puasa dan lebaran tahun ini dalam posisi stabil," ujar Arief. Ia mencontohkan peningkatan stok beras milik Bulog yang kini mencapai 2,29 juta ton, naik dari posisi sebelumnya 2 juta ton. Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa pemerintah berencana menambah stok beras hingga mencapai 3 juta ton melalui serapan setara beras. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan strategis.
Meskipun pasokan terpantau aman, potensi kenaikan harga tetap menjadi perhatian utama Bapanas. Subsidi pangan melalui APBD dinilai sebagai strategi efektif untuk meredam dampak inflasi dan melindungi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang lebih mudah terdampak kenaikan harga. Dengan ketersediaan dana khusus di tingkat daerah, program-program intervensi harga dan distribusi pangan murah dapat dijalankan secara lebih terarah dan efektif.
Arief juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama periode libur Nyepi dan Idul Fitri. Kerja sama yang solid antar berbagai pihak, mulai dari petani, distributor, hingga pedagang, menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat.
Namun, realisasi penyaluran Beras SPHP (Beras Stabilisasi Harga Pasar) selama Ramadan dan Idul Fitri masih tergolong rendah. Dari target 150 ribu ton, realisasi penyaluran baru mencapai 70 ribu ton. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pendistribusian bantuan pangan pemerintah, yang perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk memastikan pencapaian target di masa mendatang.
Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara Bapanas dengan pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan pangan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran subsidi pangan juga menjadi hal yang krusial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Desakan Bapanas terhadap Pemda untuk menyiapkan APBD khusus subsidi pangan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk melindungi masyarakat dari dampak inflasi dan memastikan ketahanan pangan nasional. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan.
Lebih jauh, Arief menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program subsidi pangan. Data dan informasi yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Sistem monitoring yang transparan dan akuntabel akan membantu memastikan bahwa bantuan pangan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ke depan, Bapanas diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih detail kepada Pemda terkait mekanisme alokasi dan penggunaan APBD khusus subsidi pangan. Hal ini akan membantu Pemda dalam merencanakan dan melaksanakan program subsidi pangan secara efektif dan efisien. Kerjasama yang erat antara Bapanas dan Pemda juga akan memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tingkat daerah.
Secara keseluruhan, desakan Bapanas ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera mempersiapkan diri menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Lebaran. Alokasi APBD khusus subsidi pangan bukan hanya sekadar langkah antisipatif, tetapi juga bentuk komitmen nyata dalam melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Suksesnya program ini akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Oleh karena itu, implementasi yang terencana, terkoordinasi, dan transparan menjadi kunci keberhasilannya.