Jakarta, 24 Februari 2025 – Amerika Serikat (AS) tengah berupaya merampungkan kesepakatan kontroversial dengan Ukraina terkait pembagian keuntungan dari eksploitasi kekayaan mineral negara tersebut. Kesepakatan ini, yang digambarkan sebagai bentuk "imbalan" atas miliaran dolar bantuan militer yang telah diberikan Washington kepada Kyiv selama konflik dengan Rusia, telah memicu perdebatan sengit di kalangan analis politik dan pakar ekonomi internasional.
Presiden Donald Trump, dalam pernyataan yang dikutip Reuters pada Minggu (23/2/2025), menyatakan optimisme atas kesepakatan yang hampir finalisasi. "Saya pikir kita sudah cukup dekat dengan kesepakatan," ujarnya, tanpa merinci detail teknis negosiasi. Pernyataan ini, meskipun terkesan optimis, mengungkapkan ambisi AS untuk memperoleh keuntungan ekonomi langsung dari bantuan militer yang telah diberikannya kepada Ukraina.
Langkah AS ini dinilai sebagai preseden yang berbahaya dan berpotensi memicu kontroversi di kancah internasional. Bantuan militer, selama ini, umumnya dipahami sebagai bentuk dukungan kemanusiaan dan geopolitik untuk negara yang menghadapi ancaman eksternal, bukan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan ekonomi langsung. Tuntutan bagi hasil dari kekayaan mineral Ukraina, oleh karena itu, menimbulkan pertanyaan serius mengenai etika dan transparansi dalam hubungan bilateral AS-Ukraina.
Trump secara eksplisit menyatakan bahwa AS menginginkan "timbal balik" atas investasi militernya yang besar di Ukraina. Ia menyebutkan beberapa komoditas yang menjadi incaran, antara lain "rare earth", minyak, dan berbagai bentuk keuntungan ekonomi lainnya yang dapat diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam Ukraina. "Bisa jadi minyak, rare earth atau apa pun yang bisa kita dapatkan," tegas Trump, menunjukkan pendekatan pragmatis dan berorientasi keuntungan ekonomi dalam hubungan AS-Ukraina.
Pernyataan Trump ini menimbulkan beberapa pertanyaan krusial. Pertama, apakah kesepakatan ini telah melalui proses negosiasi yang transparan dan melibatkan perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat Ukraina? Adakah jaminan bahwa kesepakatan ini akan menguntungkan rakyat Ukraina, atau justru hanya akan menguntungkan segelintir elit dan kepentingan korporasi AS?
Kedua, bagaimana mekanisme pembagian keuntungan akan diatur? Apakah akan ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dari sumber daya alam Ukraina? Kekhawatiran akan potensi korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara menjadi sangat relevan mengingat sejarah panjang korupsi di beberapa negara pasca-konflik.
Ketiga, apakah kesepakatan ini akan berdampak negatif terhadap upaya rekonstruksi pasca-konflik di Ukraina? Pengalihan sumber daya alam yang signifikan ke AS dapat menghambat upaya pembangunan ekonomi dan pemulihan infrastruktur di Ukraina, yang sangat dibutuhkan untuk membangun kembali negara yang hancur akibat perang.
Keempat, bagaimana reaksi negara-negara lain terhadap kesepakatan ini? Langkah AS ini berpotensi memicu kecaman dari negara-negara yang mengkritik intervensi militer AS di Ukraina dan yang melihat kesepakatan ini sebagai bentuk eksploitasi negara yang sedang berjuang. Reaksi dari negara-negara Eropa, yang juga memberikan bantuan signifikan kepada Ukraina, akan menjadi indikator penting atas keberhasilan diplomasi AS dalam hal ini.
Kelima, apakah kesepakatan ini sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan internasional? Eksploitasi sumber daya alam negara yang sedang mengalami konflik harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum internasional, dengan memperhatikan hak-hak kedaulatan negara tersebut. Kesepakatan yang tidak transparan dan tidak adil berpotensi melanggar hukum internasional dan menimbulkan sengketa diplomatik di masa depan.
Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami implikasi jangka panjang dari kesepakatan yang diusulkan ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam negosiasi dan implementasi kesepakatan sangat penting untuk memastikan bahwa kesepakatan ini tidak hanya menguntungkan AS, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan dan pemulihan Ukraina. Kegagalan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas akan semakin memperburuk citra AS di mata dunia internasional dan menimbulkan keraguan atas motif sebenarnya di balik bantuan militer yang diberikan kepada Ukraina.
Ke depan, perlu dilakukan penyelidikan independen untuk memastikan bahwa kesepakatan ini tidak melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan. Pemantauan ketat terhadap implementasi kesepakatan juga diperlukan untuk mencegah potensi korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara. Keterlibatan organisasi internasional, seperti PBB, dalam proses pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dari sumber daya alam Ukraina. Hanya dengan demikian, kesepakatan ini dapat dianggap sebagai langkah yang adil dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Ukraina. Jika tidak, kesepakatan ini akan menjadi noda gelap dalam sejarah hubungan AS-Ukraina dan menjadi preseden buruk bagi bantuan internasional di masa mendatang.