Jakarta, 5 April 2025 – Pengenaan tarif impor resiprokal sebesar 32% oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengancam memicu gelombang kenaikan harga makanan dan minuman di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) yang memproyeksikan dampak signifikan terhadap industri pangan nasional akibat kebijakan proteksionis tersebut.
Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman, dalam keterangan resminya Sabtu lalu, memaparkan bahwa dampak paling langsung adalah lonjakan harga produk makanan dan minuman di pasaran domestik. Alasannya, sejumlah bahan baku vital bagi industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia diimpor dari AS. Gandum, kedelai, dan susu merupakan beberapa komoditas utama yang ketergantungannya terhadap impor dari AS cukup tinggi. Kenaikan tarif impor ini otomatis akan meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan dibebankan kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi.
“Kenaikan biaya produksi akibat tarif impor yang tinggi akan berdampak langsung pada harga jual produk makanan dan minuman di Indonesia,” tegas Adhi. Ia menambahkan bahwa dampak ini akan semakin terasa di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Bukan hanya konsumen yang akan terbebani, tetapi daya saing produk Indonesia di pasar internasional juga akan tergerus. Kemampuan untuk bersaing dengan produk dari negara lain yang tidak dikenai tarif impor yang sama akan semakin sulit, berpotensi mengurangi pangsa pasar ekspor Indonesia.
Dampak negatif lainnya yang diprediksi Gapmmi adalah penurunan nilai ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke AS dan negara-negara lain. Tarif impor yang tinggi akan mengurangi daya tarik produk Indonesia di pasar global, sehingga volume ekspor diperkirakan akan menurun. Penurunan ekspor ini berpotensi mengancam keberlangsungan industri pangan nasional dan berdampak serius pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Lebih jauh, Adhi menekankan bahwa penurunan ekspor dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor makanan dan minuman. Kondisi ini akan semakin memperparah situasi ekonomi yang sudah lesu. Oleh karena itu, Gapmmi mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dan komprehensif guna meminimalisir dampak negatif kebijakan proteksionis AS tersebut.
Gapmmi mengajukan enam rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Pertama, diperlukan negosiasi diplomatik intensif antara pemerintah Indonesia dan AS untuk mencari solusi yang lebih adil dan mengurangi dampak negatif tarif impor tersebut. Indonesia dan AS memiliki hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, dan perlu ditekankan bahwa kedua negara saling membutuhkan dan melengkapi dalam rantai pasokan global.
Kedua, pemerintah perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap dampak penerapan tarif impor ini terhadap seluruh sektor industri pangan dan minuman. Analisis ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dukungan yang tepat sasaran untuk membantu industri mengatasi kenaikan biaya produksi dan menjaga daya saingnya. Bantuan berupa insentif fiskal, subsidi, atau program pelatihan bagi pelaku usaha perlu dipertimbangkan.
Ketiga, pemerintah harus fokus pada upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional dan nilai tukar rupiah. Stabilitas ekonomi makro merupakan kunci untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga pangan dan minuman. Kebijakan moneter dan fiskal yang tepat perlu diimplementasikan untuk meredam gejolak ekonomi.
Keempat, Gapmmi mendorong percepatan hilirisasi industri agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan bahan baku lokal. Diversifikasi sumber bahan baku akan mengurangi ketergantungan pada impor dari AS dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan insentif bagi pengembangan industri pengolahan bahan baku lokal.
Kelima, Gapmmi mendesak pemerintah untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini terbukti efektif meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah. TKDN juga memberikan kepastian investasi dan menarik investasi baru ke Indonesia. Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat fatal, yaitu hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi.
Keenam, diperlukan strategi diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Indonesia perlu aktif mencari pasar alternatif ekspor untuk produk makanan dan minumannya agar tidak terlalu bergantung pada satu pasar utama. Upaya promosi dan diplomasi ekonomi perlu ditingkatkan untuk membuka akses pasar baru di berbagai negara.
Kesimpulannya, pengenaan tarif impor oleh AS merupakan tantangan serius bagi industri makanan dan minuman Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan komprehensif untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas harga, dan memastikan keberlangsungan usaha serta lapangan kerja di sektor ini. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi ancaman ini. Kegagalan dalam merespon situasi ini dapat berdampak luas pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.