Jakarta, 29 April 2025 – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dengan tegas menyatakan perang terhadap premanisme, khususnya menyusul laporan gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Pernyataan tersebut disampaikan Menperin di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, merespon sorotan publik atas aksi premanisme yang dinilai merusak iklim investasi di Indonesia.
Agus menekankan bahwa aksi premanisme, apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif. "Premanisme sama sekali tidak bisa ditolerir. Keberadaannya akan menghambat upaya kita untuk menarik investasi dan membangun perekonomian nasional," tegas Menperin. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas premanisme secara menyeluruh, bukan hanya di sektor industri, tetapi di seluruh sendi kehidupan masyarakat.
"Kita harus memberikan sinyal kuat bahwa negara hadir dan berkomitmen memberantas premanisme di sektor industri dan di semua sektor lainnya," lanjut Agus. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan sikap pemerintah untuk melindungi investor dan menjamin keamanan investasi di Indonesia. Kehadiran negara, menurut Menperin, bukan hanya sebatas wacana, melainkan tindakan nyata yang akan segera diimplementasikan.
Sebelumnya, kabar gangguan premanisme terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang mengemuka dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat kunjungan ke Shenzhen, China. Laporan tersebut langsung menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat proyek BYD merupakan salah satu investasi strategis yang diharapkan dapat mendorong kemajuan industri otomotif nasional. Kejadian ini, menurut berbagai pihak, mempunyai potensi dampak negatif yang meluas.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap isu premanisme dan pungutan liar yang semakin meresahkan. Ia menjelaskan bahwa praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan perusahaan yang menjadi korban, tetapi juga berdampak buruk pada citra Indonesia di mata investor global.
"Isu premanisme dan pungli ini sangat mengganggu iklim investasi. Dampaknya sangat luas, bukan hanya kerugian finansial bagi perusahaan, tetapi juga merusak reputasi Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan terpercaya," ujar Nurul dalam keterangannya pada Rabu, 23 April 2025. Pernyataan Nurul semakin menguatkan urgensi penanganan premanisme secara serius dan terintegrasi.
Dalam situasi persaingan global yang semakin ketat, menarik investasi asing bukanlah perkara mudah. Banyak negara lain juga gencar menawarkan insentif dan kemudahan berusaha untuk menarik investor. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan bebas dari gangguan premanisme.
"Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi. Jika citra Indonesia sebagai negara yang rawan premanisme melekat, maka akan sangat sulit untuk menarik investor," lanjut Nurul. Ia menekankan perlunya kerja sama dan pemahaman dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bahu-membahu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.
Kasus gangguan terhadap pabrik BYD menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas premanisme. Kehilangan kepercayaan investor akibat aksi premanisme akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi asing tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga transfer teknologi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.
Ketegasan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam memberantas premanisme perlu dibarengi dengan langkah-langkah operasional yang efektif dan terukur. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku premanisme, serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dan kementerian terkait juga menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas premanisme.
Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya premanisme dan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pengelolaan investasi juga dapat meminimalisir potensi terjadinya praktik pungli dan premanisme.
Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik bagi investor asing maupun domestik. Keberhasilan dalam memberantas premanisme akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam membangun perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegagalan dalam mengatasi masalah ini akan berdampak buruk terhadap kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, langkah-langkah yang terintegrasi dan komprehensif harus segera diimplementasikan untuk memastikan keamanan dan kelancaran investasi di Indonesia.