Jakarta, 6 Juni 2025 – Kabar rencana merger antara raksasa teknologi PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab kembali mencuat, kali ini dengan tambahan dinamika yang signifikan: keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Laporan Bloomberg pada Jumat (6/6/2025) menyebutkan Danantara tengah melakukan pembahasan awal dengan GOTO untuk mengakuisisi saham minoritas perusahaan tersebut. Langkah ini diinterpretasikan sebagai upaya untuk meredam kekhawatiran pemerintah terkait potensi monopoli yang dapat ditimbulkan oleh merger dua perusahaan teknologi dominan di Indonesia ini.
Rumor akuisisi GOTO oleh Grab senilai US$ 7 miliar, yang sebelumnya dilaporkan oleh Reuters dengan target penutupan kesepakatan pada kuartal II 2025, kini semakin nyata dengan masuknya Danantara ke dalam persamaan. Kehadiran BPI pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah tengah berupaya aktif dalam memandu proses merger dan memastikan dampaknya terhadap ekosistem ekonomi digital nasional tetap terkendali. Investasi Danantara dapat diartikan sebagai strategi untuk menjaga kepentingan nasional dan mencegah dominasi pasar yang berlebihan oleh perusahaan asing.
Namun, rencana merger ini tetap menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran yang signifikan. Konsolidasi antara Grab dan GOTO, dua perusahaan yang menawarkan layanan serupa dan mendominasi pasar transportasi online, e-commerce, dan layanan keuangan digital di Indonesia, berpotensi menghilangkan persaingan sehat dan merugikan konsumen. Ketiadaan alternatif layanan yang setara dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan, kenaikan harga, dan pengurangan inovasi.
Direktur Segara Institute, Piter Abdullah, dalam wawancaranya pada Jumat (9/5/2025), menyoroti pentingnya keseimbangan antara pemain lokal dan asing dalam konsolidasi industri digital. Ia mengingatkan bahwa dari empat pemain besar di sektor ini, hanya satu yang berasal dari Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, semakin memprihatinkan jika terjadi merger antara GOTO dan Grab, yang akan semakin mengurangi representasi perusahaan domestik.
"Merger seperti ini bukan hal baru," ujar Piter. "Namun, karena kedua perusahaan ini beroperasi dalam industri dan segmen yang serupa, penting bagi pemerintah untuk melakukan kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha lain maupun konsumen." Pernyataan Piter ini menggarisbawahi perlunya pengawasan yang ketat dari otoritas terkait, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk memastikan merger ini tidak melanggar aturan persaingan usaha dan tidak merugikan kepentingan publik.
Ancaman monopoli yang ditimbulkan oleh merger ini bukanlah isu yang dapat dianggap remeh. Dominasi pasar yang absolut oleh entitas tunggal dapat mengakibatkan hilangnya inovasi, penurunan kualitas layanan, dan eksploitasi konsumen. Kemampuan untuk menetapkan harga secara sepihak dan membatasi pilihan konsumen menjadi kekhawatiran utama. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap dampak merger terhadap konsumen, pelaku usaha lain, dan perekonomian nasional menjadi sangat krusial.
Peran Danantara dalam potensi akuisisi saham minoritas GOTO perlu dikaji lebih lanjut. Apakah investasi ini semata-mata untuk mengurangi kekhawatiran monopoli, atau juga memiliki tujuan strategis lainnya, seperti mendorong pengembangan teknologi lokal dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi digital global? Transparansi dalam proses negosiasi dan mekanisme investasi Danantara menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kepentingan nasional terlindungi.
Pemerintah dihadapkan pada dilema yang kompleks. Di satu sisi, merger ini dapat menciptakan entitas yang lebih kuat dan kompetitif di kancah internasional. Di sisi lain, risiko monopoli dan dampak negatif terhadap konsumen dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus dipertimbangkan secara serius. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terukur dan komprehensif, yang melibatkan konsultasi publik, kajian dampak ekonomi, dan pengawasan yang ketat dari lembaga terkait.
Kejelasan regulasi dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola dampak merger ini. KPPU memiliki peran penting dalam memastikan bahwa merger tersebut tidak melanggar aturan persaingan usaha dan tidak merugikan kepentingan konsumen. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat ekosistem digital nasional dengan mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
Proses merger Grab-GOTO ini menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi perkembangan industri digital yang dinamis. Keberhasilan dalam mengelola merger ini akan menjadi preseden penting dalam menentukan arah kebijakan di sektor ekonomi digital Indonesia ke depan. Kegagalan dalam mengantisipasi dan mengatasi potensi dampak negatifnya dapat berakibat fatal bagi persaingan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, pengawasan yang ketat, dan pertimbangan yang matang terhadap kepentingan nasional menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Publik menantikan langkah-langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa merger ini tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan perkembangan ekonomi digital Indonesia yang sehat dan berkelanjutan.