Jakarta, 6 Juni 2025 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapak Bahlil Lahadalia, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasi produksi PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil menyusul munculnya tuduhan kerusakan ekosistem yang diduga diakibatkan oleh aktivitas penambangan nikel perusahaan tersebut. Langkah penutupan sementara ini bertujuan untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan kepatuhan PT Gag Nikel terhadap regulasi lingkungan dan kearifan lokal setempat.
Bapak Bahlil Lahadalia secara langsung akan memimpin peninjauan lapangan terhadap aktivitas pertambangan PT Gag Nikel. Tim investigasi akan memverifikasi kebenaran dugaan kerusakan lingkungan dan memastikan apakah perusahaan tersebut telah menjalankan seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin operasionalnya. Proses verifikasi ini akan menjadi penentu kelanjutan operasional PT Gag Nikel di masa mendatang.
"Untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan transparansi, kami telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Minerba untuk menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel," tegas Menteri Bahlil dalam keterangan tertulisnya. "Penghentian sementara ini akan berlangsung hingga proses verifikasi lapangan selesai dilakukan."
PT Gag Nikel, pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi beroperasi sejak tahun 1998. Perusahaan ini awalnya merupakan perusahaan patungan antara Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) yang memegang 75% saham dan PT Antam Tbk yang memegang 25% saham. Namun, sejak tahun 2008, PT Antam Tbk telah mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd., sehingga saat ini PT Antam Tbk memegang kendali penuh atas PT Gag Nikel.
Meskipun terdapat tudingan kerusakan lingkungan yang berdampak pada ekosistem Raja Ampat, Menteri Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi penting mengenai lokasi penambangan. Beliau menekankan bahwa aktivitas pertambangan PT Gag Nikel tidak berada di Pulau Piaynemo, salah satu ikon wisata Raja Ampat yang terkenal akan keindahan alam bawah lautnya.
"Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau Gag, yang berjarak kurang lebih 30 hingga 40 kilometer dari Pulau Piaynemo," jelas Menteri Bahlil. "Saya sering mengunjungi Raja Ampat, dan saya dapat memastikan jarak yang signifikan antara Pulau Gag dan Pulau Piaynemo. Wilayah Raja Ampat, khususnya Pulau Piaynemo, merupakan kawasan wisata yang harus kita lindungi dan lestarikan."
Pernyataan Menteri Bahlil ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang beredar di media massa, yang sebagian besar menampilkan gambar Pulau Piaynemo sebagai lokasi penambangan. Klarifikasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman publik dan memastikan fokus investigasi tetap terarah pada lokasi penambangan yang sebenarnya, yaitu Pulau Gag.
Penghentian sementara operasi PT Gag Nikel ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap perekonomian lokal dan para pekerja di perusahaan tersebut. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dalam proses investigasi dan mengambil langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Transparansi dan keterbukaan informasi selama proses investigasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terkait.
Kontrak Karya PT Gag Nikel yang diterbitkan pada tahun 2017 dan mulai beroperasi pada tahun 2018, telah melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memulai aktivitas penambangan. Namun, munculnya dugaan kerusakan lingkungan ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas AMDAL dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan. Investigasi yang menyeluruh dan objektif akan menentukan apakah PT Gag Nikel telah mematuhi seluruh ketentuan AMDAL dan peraturan lingkungan lainnya.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Raja Ampat dikenal sebagai surga biodiversitas dan destinasi wisata kelas dunia. Aktivitas pertambangan, meskipun berpotensi memberikan kontribusi ekonomi, harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap perusahaan pertambangan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
Penghentian sementara operasi PT Gag Nikel merupakan langkah awal dalam proses investigasi yang lebih besar. Hasil investigasi ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan selanjutnya, baik terkait kelanjutan operasional PT Gag Nikel maupun penerapan kebijakan pertambangan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang. Kejadian ini juga menjadi pengingat penting bagi semua pihak terkait untuk selalu memprioritaskan pelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.