Jakarta, 7 Juni 2025 – Kekhawatiran atas dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat, telah mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengambil langkah tegas. KKP telah menurunkan tim investigasi untuk meninjau langsung lokasi pertambangan dan menilai potensi kerusakan ekosistem laut di kawasan yang dikenal sebagai surga biodiversitas tersebut. Langkah ini diambil menyusul laporan yang mengindikasikan aktivitas pertambangan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem laut Raja Ampat yang rapuh.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmen KKP untuk menangani masalah ini secara serius. Dalam keterangan pers di kantornya, Kamis (5/6/2025), Trenggono menyatakan bahwa KKP akan melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Soal nikel ini, kita akan koordinasikan dengan banyak kementerian, termasuk Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup. Kita akan memastikan penanganan yang terintegrasi," tegas Trenggono.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menambahkan bahwa tim investigasi PSDKP, yang terdiri dari personel Polisi Khusus Perikanan (Polsus), telah diterjunkan ke Raja Ampat. Tim ini bertugas untuk melakukan penyelidikan lapangan secara menyeluruh dan mengumpulkan data akurat terkait dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan laut. "Tim kami sudah di lapangan, namun penyelidikan masih berlangsung. Kami masih menunggu laporan lengkap dari tim sebelum dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif," jelas Ipunk.
Ipunk juga memberikan klarifikasi terkait kekhawatiran akan dampak langsung terhadap perairan pesisir Raja Ampat. "Berdasarkan informasi awal, ancaman langsung terhadap perairan pesisir tampaknya belum signifikan, karena aktivitas pertambangan berada di area daratan. Namun, kami tetap menunggu hasil investigasi tim untuk memastikan hal tersebut," tambahnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya data empiris dan hasil investigasi lapangan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang akurat.
Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga telah merespon laporan tersebut dengan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat. Dalam wawancara seusai acara The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025), Bahlil menegaskan akan memanggil seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.
"Setelah pulang dari acara ini, saya akan langsung melakukan evaluasi dan rapat dengan Dirjen saya. Seluruh pemegang IUP, baik BUMN maupun swasta, akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban," tegas Bahlil. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Bahlil juga menekankan pentingnya memperhatikan kearifan lokal dan aspek sosial budaya dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua, khususnya di Raja Ampat. Status Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus) mengharuskan pendekatan yang lebih sensitif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alamnya. "Kita harus mempertimbangkan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat Papua dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah ini," ujarnya.
Kasus tambang nikel di Raja Ampat ini menyoroti kompleksitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan signifikansi budaya yang kuat. Di satu sisi, terdapat potensi ekonomi yang besar dari eksploitasi sumber daya alam, namun di sisi lain, terdapat risiko kerusakan lingkungan yang tak terukur. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Keberadaan tim investigasi KKP menjadi langkah awal yang krusial dalam mengungkap fakta di lapangan dan memastikan akuntabilitas para pihak yang terlibat. Koordinasi antar kementerian juga sangat penting untuk memastikan penanganan yang terintegrasi dan efektif. Hasil investigasi dan langkah-langkah selanjutnya yang diambil pemerintah akan menjadi penentu keberhasilan upaya menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat dan kesejahteraan masyarakatnya. Transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik juga menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan. Kegagalan dalam menangani kasus ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas, baik dari segi lingkungan maupun sosial ekonomi, khususnya bagi masyarakat Raja Ampat yang sangat bergantung pada kelestarian ekosistem lautnya. Oleh karena itu, perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dan memastikan keberlanjutan ekosistem Raja Ampat untuk generasi mendatang.