Jakarta, [Tanggal Publikasi] – Pemerintah berencana membuka kembali kuota pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada 1 Juli 2025 mendatang, menjawab lonjakan permintaan dari masyarakat dan industri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan transisi energi menuju sumber daya terbarukan dan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi hemat energi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengumumkan rencana tersebut di tengah sisa kuota PLTS Atap yang hanya sekitar 250 MW.
"Per 1 Juli mendatang, kuota PLTS Atap akan dibuka kembali," ujar Eniya. Ia menghimbau masyarakat yang berminat memasang PLTS Atap untuk segera mengakses aplikasi PLN Mobile dan mengajukan permohonan kuota. Setelah mendapat persetujuan dari PLN, masyarakat dapat melakukan pemasangan secara mandiri atau melalui vendor yang terpercaya.
Kebijakan pembukaan kuota ini didorong oleh peningkatan permintaan yang signifikan, baik dari sektor rumah tangga maupun industri. Eniya menjelaskan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 menargetkan penambahan kapasitas listrik dari PLTS hingga 17,1 Gigawatt (GW). "Permintaan dari berbagai industri sangat tinggi," katanya, menunjukkan tingginya minat sektor industri untuk beralih ke energi terbarukan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri ESDM untuk mendorong adopsi teknologi solar PV di sektor industri.
Namun, di balik optimisme tersebut, pemerintah menghadapi tantangan nyata dalam pengembangan PLTS Atap, yakni kekurangan tenaga kerja terampil yang mampu melakukan instalasi panel surya. "Saya sangat terkejut, ternyata jumlah tenaga kerja yang mampu memasang PLTS Atap sangat terbatas," ungkap Eniya. Keterbatasan ini menjadi hambatan signifikan dalam mencapai target ambisius pengembangan energi terbarukan.
Menyadari permasalahan tersebut, Kementerian ESDM mengambil langkah proaktif dengan mendorong berbagai asosiasi dan lembaga pelatihan untuk segera menyelenggarakan program pelatihan teknis secara masif. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan tenaga kerja terampil di sektor energi terbarukan. Pelatihan ini diarahkan tidak hanya kepada tenaga kerja profesional, tetapi juga membuka peluang bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki potensi untuk dilatih dan disertifikasi.
"Saya telah meminta berbagai asosiasi untuk segera menyiapkan program pelatihan. Lulusan SMK juga bisa dilibatkan, karena modul pelatihan sudah tersedia. Proses pemasangan, assembling, dan setting sebenarnya relatif mudah, namun proses pelatihan ini mengalami keterlambatan," jelas Eniya. Ia menekankan urgensi pelatihan ini, mengingat tingginya permintaan tenaga kerja di sektor energi terbarukan, khususnya untuk instalasi PLTS Atap. "Kebutuhan SDM untuk energi terbarukan sangat besar, dan salah satu kebutuhan mendesak adalah tenaga kerja untuk pemasangan PLTS Atap," tambahnya.
Keterlambatan pelatihan ini menjadi sorotan penting, karena dapat menghambat laju pengembangan PLTS Atap dan pencapaian target energi terbarukan nasional. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan kuota, tetapi juga pada kemampuan untuk menyediakan tenaga kerja terampil yang cukup untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Pemerintah perlu memastikan bahwa program pelatihan tersebut efektif, terjangkau, dan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap bekerja di lapangan.
Pembukaan kuota PLTS Atap pada Juli 2025 diharapkan dapat mendorong percepatan adopsi energi terbarukan di Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan untuk mengatasi tantangan ketersediaan SDM yang terampil. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan pengawasan untuk memastikan program pelatihan berjalan efektif dan menghasilkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan industri.
Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek lain seperti standarisasi instalasi, keamanan, dan pemeliharaan PLTS Atap untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan sistem kelistrikan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan cara penggunaan PLTS Atap yang tepat.
Secara keseluruhan, rencana pembukaan kuota PLTS Atap pada Juli 2025 merupakan langkah positif dalam upaya pemerintah untuk mendorong transisi energi menuju sumber daya terbarukan. Namun, pemerintah perlu secara serius mengatasi tantangan ketersediaan SDM agar program ini dapat berjalan optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan program ini akan berdampak positif tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Perhatian serius terhadap pengembangan SDM ini menjadi kunci keberhasilan program PLTS Atap dan terwujudnya Indonesia yang berkelanjutan.