Jakarta, 4 Juni 2025 – Pemerintah resmi menetapkan kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 yang akan disalurkan pada bulan Juni 2025. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp 300.000 untuk bulan Juni dan Juli, namun akan dicairkan sekaligus. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Permenaker yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 2 Juni 2025 dan diundangkan pada 3 Juni 2025 ini, secara tegas mengecualikan beberapa kelompok dari penerima BSU. Pasal 3 ayat (3) Permenaker tersebut menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak berhak menerima bantuan ini. Hal ini dikonfirmasi oleh isi beleid tersebut yang berbunyi, "Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia."
Selain pengecualian tersebut, Permenaker juga menetapkan sejumlah persyaratan ketat bagi calon penerima BSU. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Lebih lanjut, calon penerima wajib terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan April 2025. Keikutsertaan aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi kunci utama dalam proses verifikasi dan validasi data penerima BSU.
Batasan upah bulanan juga menjadi salah satu faktor penentu. Permenaker membatasi penerima BSU hanya bagi pekerja/buruh dengan upah maksimal Rp 3.500.000 per bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan terfokus pada pekerja dengan penghasilan rendah yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Pemerintah juga memprioritaskan penyaluran BSU kepada pekerja/buruh yang tidak menerima bantuan sosial lainnya, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Pasal 5 Permenaker menjelaskan, "Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang disalurkan." Prioritas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan bantuan tersebut menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Tujuan utama dari pemberian BSU ini adalah untuk menjaga daya beli pekerja/buruh di tengah tantangan ekonomi. Dengan meningkatkan daya beli, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya bagi pekerja/buruh yang terdampak kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.
Implementasi Permenaker ini diharapkan dapat berjalan lancar dan transparan. Pemerintah perlu memastikan proses verifikasi dan validasi data penerima BSU dilakukan secara teliti dan akurat untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Transparansi dalam proses penyaluran juga penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Keberhasilan program BSU ini sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan mencegah terjadinya penyimpangan.
Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar informasi mengenai persyaratan dan mekanisme penyaluran BSU dapat tersampaikan secara luas dan jelas. Sosialisasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat proses penyaluran bantuan.
Secara keseluruhan, Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 tentang BSU ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja/buruh yang terdampak kondisi ekonomi. Dengan persyaratan yang jelas dan prioritas yang terarah, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan perekonomian nasional. Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada implementasi yang efektif, transparan, dan akuntabel dari seluruh pihak yang terlibat. Pemantauan dan evaluasi berkala juga sangat penting untuk memastikan program ini mencapai tujuan yang diharapkan dan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Kejelasan informasi dan aksesibilitas yang mudah bagi calon penerima juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi terkait BSU mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media online, media sosial, dan pusat layanan informasi.