Jakarta, 3 Juni 2025 – Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram per bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Juni dan Juli 2025, mendapat perhatian serius dari Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Instruksi tegas Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani agar program bansos ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian pedesaan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan tertulisnya.
Arief menjelaskan bahwa meskipun target penerima bansos beras mencapai 18,3 juta KPM, hingga saat ini baru 16,5 juta KPM yang telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Verifikasi ini menjadi langkah krusial untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan menghindari potensi penyelewengan. "Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar penyaluran bantuan ini tidak mengakibatkan penurunan harga gabah di tingkat petani," tegas Arief. "Oleh karena itu, penyaluran bansos akan bersifat selektif, meskipun target penerima tetap 18,3 juta KPM."
Kekhawatiran akan dampak negatif terhadap harga gabah petani bukanlah tanpa alasan. Program bansos berskala besar seperti ini berpotensi mengganggu dinamika pasar, khususnya jika penyalurannya tidak terencana dengan baik. Arief menekankan komitmennya untuk mencegah hal tersebut terjadi. "Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan harga gabah petani tetap terjaga. Tujuan utama bansos ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, dan hal ini tidak boleh dibayar mahal dengan merugikan petani," ujarnya. Arief menambahkan bahwa koordinasi yang baik antara NFA dan Kementerian Pertanian telah menghasilkan kesepahaman untuk mencapai keseimbangan antara tujuan hulu (petani) dan hilir (konsumen).
Strategi penyaluran bansos beras juga disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Untuk wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), penyaluran akan dilakukan secara one shoot, yaitu alokasi dua bulan (Juni-Juli) dikirim sekaligus. Hal ini bertujuan untuk efisiensi dan mempertimbangkan kendala logistik di daerah-daerah tersebut. "Pengiriman sekaligus diharapkan dapat meminimalisir kendala distribusi dan memastikan bantuan sampai kepada penerima manfaat dengan tepat waktu," jelas Arief.
Pelaksanaan penyaluran bansos beras ini dibebankan kepada Perum Bulog. Arief mengungkapkan telah melakukan rapat langsung dengan direksi Bulog untuk memastikan kelancaran penyaluran. Kualitas beras yang disalurkan juga menjadi perhatian utama. "Kami menekankan agar Bulog menyalurkan beras dengan kualitas terbaik. Tidak boleh ada beras yang berkualitas buruk diberikan kepada masyarakat. Targetnya adalah zero complain, meskipun ini merupakan tantangan yang cukup berat," tegas Arief.
Untuk memastikan akurasi data penerima bansos, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN yang dihimpun oleh berbagai kementerian dan lembaga, seperti Bappenas, BPS, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diharapkan mampu meningkatkan tepat sasarannya bansos. "Penggunaan DTSEN diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak," kata Arief.
Pengawasan ketat terhadap penyaluran bansos juga menjadi bagian penting dari program ini. Badan Pangan Nasional akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Satgas Pangan Polri, untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyaluran akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Program bansos beras 10 kg ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi masyarakat dari dampak inflasi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi antar lembaga yang efektif, dan pengawasan yang ketat. Wanti-wanti Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani di tengah program bansos ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya bagi petani dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana memastikan program ini berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus mampu menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Hal ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat.