Jakarta, 26 Mei 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah nasional yang selama ini menghambat pembangunan berkelanjutan. Melalui kerjasama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), pemerintah akan mempercepat implementasi teknologi konversi sampah menjadi energi listrik. Langkah ini dibahas secara intensif dalam rapat koordinasi penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik.
Zulhas menekankan urgensi percepatan program ini, mengingat Indonesia telah tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam hal pengelolaan sampah berbasis teknologi. "Negara lain, seperti Jepang dan Tiongkok, telah menerapkan teknologi canggih ini selama lebih dari 20 tahun. Kita tertinggal signifikan," tegasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Ia menyebut keterlambatan ini telah mengakibatkan penumpukan sampah yang masif dan berdampak buruk terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah akan menerapkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan efisien. Salah satu kunci utamanya adalah penyederhanaan regulasi yang selama ini dinilai berbelit dan menghambat investasi di sektor pengelolaan sampah. Perpres baru yang tengah disusun bertujuan untuk memangkas birokrasi yang rumit dan mempercepat proses perizinan.
"Selama ini, aturan mengenai pengelolaan sampah menjadi listrik sangat panjang dan berbelit. Contohnya, proses perizinan tipping fee saja melibatkan banyak kementerian/lembaga, mulai dari DPRD, Bupati, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga PLN. Proses yang panjang dan berlapis ini seringkali menyebabkan proyek terhambat, bahkan terhenti," jelas Zulhas. Ia menambahkan bahwa perubahan kepemimpinan daerah juga seringkali mengakibatkan pembatalan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga program pengelolaan sampah menjadi listrik sulit untuk berjalan secara berkelanjutan.
Untuk memastikan pemilihan teknologi yang tepat dan efisien, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, akan ditugaskan untuk melakukan seleksi teknologi yang tersedia di pasar global. Proses seleksi ini akan mempertimbangkan aspek teknologi, efisiensi biaya, kelayakan lingkungan, dan keberlanjutan. Setelah proses seleksi selesai, pemerintah akan bermitra dengan Danantara Indonesia untuk pengadaan dan implementasi teknologi yang terpilih.
"Kementerian Lingkungan Hidup akan berperan penting dalam menyeleksi teknologi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Setelah teknologi terpilih, pemerintah akan bermitra dengan Danantara untuk pengadaan dan implementasinya. Tentu saja, izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga akan menjadi bagian penting dalam proses ini," jelas Zulhas.
Kerjasama dengan Danantara Indonesia diharapkan dapat mempercepat proses implementasi teknologi dan mengatasi kendala pendanaan. Danantara, sebagai badan pengelola investasi, memiliki akses yang luas terhadap sumber daya dan teknologi terkini di bidang energi terbarukan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Zulhas juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program ini. Ia berharap Pemda dapat berkolaborasi aktif dengan pemerintah pusat dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi konversi sampah menjadi energi listrik. Hal ini termasuk penyediaan lahan, pengelolaan logistik sampah, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Percepatan program konversi sampah menjadi energi listrik ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan dari penumpukan sampah, menciptakan energi terbarukan, dan membuka lapangan kerja baru. Dengan penyederhanaan regulasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan pemerintah daerah, Indonesia diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam pengelolaan sampah yang inovatif dan berkelanjutan.
Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pendanaan yang memadai, memperkuat pengawasan dan evaluasi, serta terus berinovasi dalam mencari solusi yang tepat guna mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi. Dengan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif, Indonesia diharapkan dapat mentransformasikan permasalahan sampah menjadi peluang untuk menciptakan energi bersih dan berkelanjutan. Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.