Jakarta, 26 Mei 2025 – Debat mengenai usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali memanas. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) secara resmi mengajukan usulan untuk menaikkan batas usia pensiun (BUP) ASN hingga 70 tahun. Usulan yang terbilang signifikan ini memicu perdebatan dan analisis mendalam mengenai implikasinya terhadap sistem birokrasi Indonesia.
Skema yang diusulkan Korpri terbilang bertahap, dengan perbedaan usia pensiun berdasarkan jenjang jabatan. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama diusulkan pensiun pada usia 65 tahun, JPT Madya (Eselon I) pada usia 63 tahun, dan JPT Pratama (Eselon II) pada usia 62 tahun. Untuk pejabat Eselon III dan IV, usia pensiun diusulkan tetap pada angka 60 tahun. Namun, yang paling menonjol adalah usulan untuk Jabatan Fungsional Utama, yang diusulkan untuk dapat pensiun pada usia 70 tahun.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, mengonfirmasi bahwa usulan tersebut telah diterima dan ditampung oleh pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. "Ya, ini sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara. Sebagai sebuah usulan, tentu sah-sah saja, dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung," ujar Hasan dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Meskipun pemerintah menyatakan telah menerima usulan tersebut, Nasbi menekankan bahwa proses pengkajian dan pertimbangan akan dilakukan secara komprehensif. Pemerintah, menurutnya, tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. "Pemerintah akan mempertimbangkan banyak hal untuk mematangkan usulan ini," tambahnya. Salah satu pertimbangan utama adalah dampak usulan ini terhadap kaderisasi dan regenerasi ASN. "Ke depan, pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni untuk memimpin dan mengurus negara ini," tegas Nasbi.
Pernyataan Nasbi mengindikasikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan pengalaman ASN senior dengan kebutuhan untuk memberikan kesempatan bagi regenerasi kepemimpinan di sektor publik. Kenaikan usia pensiun yang signifikan berpotensi menimbulkan stagnasi karir bagi ASN muda dan menghambat proses peremajaan birokrasi. Di sisi lain, mempertahankan ASN senior dengan pengalaman yang luas juga memiliki nilai strategis, terutama dalam menghadapi tantangan kompleksitas pemerintahan modern.
Menanggapi hal tersebut, Nasbi menyarankan Korpri untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedua kementerian ini, selain memiliki kewenangan terkait pengelolaan ASN, juga berperan sebagai Dewan Penasihat Korpri. "Jadi, kita sarankan mereka juga berkonsultasi dengan Kementerian PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri karena mereka juga sekaligus Dewan Penasehat dari Korpri," tegas Nasbi. Saran ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin memastikan usulan tersebut telah melalui kajian yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Usulan kenaikan usia pensiun ASN ini bukan tanpa preseden. Di beberapa negara lain, tren serupa telah diterapkan, dengan berbagai pertimbangan, baik ekonomi maupun sosial. Namun, setiap negara memiliki konteks dan sistem birokrasi yang berbeda, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik Indonesia. Pertanyaan kunci yang perlu dijawab adalah apakah kenaikan usia pensiun akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, atau justru menimbulkan masalah baru seperti pembengkakan anggaran pensiun dan kurangnya kesempatan bagi generasi muda.
Selain itu, perlu dipertimbangkan pula aspek kesehatan dan produktivitas ASN di usia lanjut. Apakah ASN di usia 70 tahun masih memiliki kapasitas fisik dan mental yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara optimal? Aspek ini perlu dikaji secara mendalam, mungkin dengan melibatkan pakar kesehatan dan psikologi kerja.
Lebih lanjut, usulan ini juga perlu dikaji dari perspektif anggaran negara. Kenaikan usia pensiun akan berdampak pada pengeluaran negara untuk pembayaran pensiun. Pemerintah perlu melakukan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. Studi kelayakan ekonomi yang komprehensif menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.
Kesimpulannya, usulan kenaikan usia pensiun ASN hingga 70 tahun merupakan isu kompleks yang membutuhkan kajian mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek. Pemerintah, dengan bijak, telah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Proses konsultasi dan koordinasi antar kementerian terkait, serta melibatkan para ahli dan pakar, menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan bagi sistem birokrasi Indonesia. Transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik juga sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan ini berjalan demokratis dan akuntabel. Publik perlu dilibatkan dalam diskusi ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan nasional.